7.400 Orang Tewas dan Hilang Akibat “Tsunami Himalaya” PM Nepal Sampaikan Peringatan Keras Soal Iklim

Bangunan-bangunan terendam lumpur akibat banjir bandang di distrik Rasuwa, Nepal bagian tengah-utara. FOTO: UNICEF/UN

Darilaut – Sedikitnya 7.400 orang meninggal dunia dan hilang akibat bencana geologis di pegunungan Himalaya.

Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah menyerukan keadilan iklim setelah ‘tsunami Himalaya’ meluluhlantakkan negaranya dan menyampaikan peringatan keras dari wilayah Himalaya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Kamis (24/9).

Shah mengatakan bahwa banjir dahsyat yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang di negaranya telah menyingkap dampak kemanusiaan akibat perubahan iklim, serta kegagalan sistem internasional dalam melindungi pihak-pihak yang justru paling tidak bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Saat berbicara dalam debat umum sesi ke-81 Majelis Umum, menurut Shah, bencana Bhotekoshi-Trishuli yang terjadi empat minggu sebelumnya di wilayah utara Nepal telah menerjang komunitas pegunungan dengan kekuatan dahsyat yang digambarkan sebagai “Tsunami Himalaya”.

Lebih dari 6.000 orang masih dinyatakan hilang, dan kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nepal.

“Bencana Bhotekoshi-Trishuli bukan sekadar tragedi lokal, melainkan sebuah peringatan bagi dunia,” ujarnya seperti dikutip dari UN News.

“Dan hari ini saya bertanya kepada Anda semua: sudahkah kita benar-benar mendengar peringatan itu?”

Keadilan Iklim

Shah mengatakan bahwa pemanasan iklim telah mengganggu stabilitas ekosistem Himalaya; mencairnya lapisan tanah beku abadi (permafrost) menyebabkan lereng gunung menjadi tidak stabil serta meningkatkan risiko longsoran salju, banjir, dan tanah longsor.

Dampak kehancuran tersebut meluas hingga melintasi perbatasan Nepal dengan Tiongkok serta ke arah hilir menuju India.

“Perubahan iklim tidak mengenal batas negara. Gletser dan banjir tidak bergerak membawa visa yang dicap pada paspor.”

Nepal menyumbang kurang dari 0,1 persen emisi gas rumah kaca (GRK) global, namun bencana terus-menerus menghancurkan infrastruktur serta mata pencaharian, dan memaksa negara tersebut untuk berutang demi melakukan pembangunan kembali.

“Keadilan iklim tidak boleh hanya menjadi frasa indah dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

Perdana Menteri mengusulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang dipimpin oleh Nepal, India, dan Tiongkok. Mekanisme ini bertujuan untuk berbagi data satelit dan keahlian, memantau danau glasial yang berbahaya, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengoordinasikan bantuan bencana lintas batas.

Ia juga menyerukan peningkatan pendanaan iklim berbasis hibah, dengan alasan bahwa Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility), dan mekanisme lainnya masih “sangat tidak memadai”.

“Saat rumah sedang terbakar, kita tidak meminta keluarga penghuninya untuk mengisi lima puluh formulir. Kita langsung bertindak,” ujarnya.

Sistem Logistik Pangan

Memperluas cakupan pidatonya, Shah menyoroti bagaimana kerentanan terhadap iklim memperparah ketimpangan dalam sistem internasional; negara-negara miskin menghadapi gangguan akibat konflik dan keputusan yang berada di luar kendali mereka.

Ia membandingkan kelangkaan pupuk, bahan bakar, dan material pembangunan jalan di Nepal dengan betapa cepatnya persenjataan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

“Kita telah membangun dunia dengan sistem logistik perang yang sempurna, namun sistem logistik pangan yang kacau,” katanya.

Negara-negara seperti Nepal menghadapi situasi sulit serupa: “terdampak oleh perubahan iklim yang bukan kita sebabkan, dan kembali terpukul oleh perang yang tidak kita mulai.”

Shah menegaskan bahwa kegagalan-kegagalan tersebut justru memperkuat, bukan melemahkan, komitmen Nepal terhadap multilateralisme.

“Inilah sebabnya kami terus meyakini multilateralisme,” ujarnya. “Inilah sebabnya kita membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana kehadiran negara-negara kecil dan miskin turut diperhitungkan, dan kita dapat bekerja sama demi mencapai hasil yang berkeadilan.”

Temuan World Weather Attribution 

World Weather Attribution (WWA) telah melakukan analisis bencana geologis Himalaya yang menghantam Nepal, pada 26 Agustus 2026.

Longsoran batuan dan es yang sangat dahsyat—kemudian berubah menjadi banjir debris—di pegunungan Himalaya sepanjang perbatasan Nepal-Cina menyebabkan kerusakan luas di seluruh Nepal dan wilayah sekitarnya.

Temuan ini antara lain bencana pada tanggal 26 Agustus 2026 dipicu oleh runtuhnya dinding batuan besar dari Gunung Langtang Lirung pada ketinggian 5.150 meter di atas permukaan laut, yang juga menyebabkan sebagian gletser di atasnya ikut runtuh.

Longsoran batuan dan es yang terjadi dengan cepat berubah menjadi banjir debris, kemudian menjadi banjir bandang yang didominasi air yang bergerak ke hilir dengan kecepatan rata-rata 188 km/jam, menyebabkan erosi hebat dan pengendapan sedimen.

WWA menyebutkan tidak ada sistem peringatan dini yang ada mampu memberikan waktu persiapan yang memadai atau mencegah besarnya dampak yang terlihat di wilayah-wilayah yang paling parah terdampak, yang menyoroti adanya batasan dalam adaptasi.

Di wilayah Himalaya yang memanas dengan cepat, bahaya yang semakin ekstrem dan kompleks melampaui kapasitas adaptasi, sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan.

Hal ini terjadi di tengah kondisi dasar berupa tingginya frekuensi gempa bumi besar, yang tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan lereng tetapi juga menghambat pemulihan dari bencana yang terjadi secara berturut-turut.

Exit mobile version