Darilaut – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa kondisi musim di Indonesia tidak seragam. BMKG membagi wilayah Indonesia ke dalam 699 zona musim karena setiap daerah memiliki karakteristik hujan yang berbeda.
Dengan kemampuan prakiraan cuaca dari skala jam hingga 10 hari ke depan, prediksi iklim hingga satu tahun, serta proyeksi perubahan iklim jangka panjang, BMKG menyediakan informasi yang dapat membantu daerah mengenali risiko lebih dini dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adaptif.
Kebutuhan tersebut semakin relevan menjelang musim hujan 2026/2027.
Pada sejumlah wilayah, musim hujan diprakirakan mulai pada November hingga Desember dengan puncak pada Desember, Januari, dan Februari.
Meski akumulasi curah hujan dapat berada pada kisaran normal klimatologis, hujan yang terkonsentrasi dalam periode lebih singkat tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan kejadian hujan ekstrem serta risiko banjir dan longsor.
“Efek perubahan iklim itu bukan besok-besok, sekarang terjadinya. Jadi kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai langkah adaptasi dan mitigasi akan lebih efektif apabila pembangunan kota disusun berdasarkan data, daya dukung lingkungan, serta risiko yang dihadapi masing-masing wilayah.
Hanif Faisol Nurofiq secara khusus menyoroti pentingnya informasi iklim BMKG dalam pengambilan keputusan tata ruang.
Menurutnya, informasi tersebut perlu digunakan sejak tahap perencanaan agar pemerintah daerah memiliki gambaran mengenai kondisi dan risiko wilayah sebelum menentukan arah pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak berhenti pada batas administratif. Kondisi di kawasan hulu dapat berdampak pada wilayah hilir, sementara persoalan air, pangan, pencemaran, dan tata ruang sering kali membutuhkan penanganan lintas daerah.
“Penanganan kota tidak boleh berhenti di batas administratif. Harus dilakukan melalui pendekatan lanskap yang mengikat kota dan kabupaten/kota tetangga, kawasan hulu, dan daerah penyangga dalam satu kesatuan ekosistem,” kata Hanif Faisol.
Semangat kolaborasi tersebut menjadi salah satu tujuan utama Mayors Talk 2026. Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menilai meningkatnya dampak perubahan iklim membuat kerja sama antarkota semakin penting.
Menurut Alwis, kolaborasi tidak cukup berhenti pada forum dan komitmen, melainkan perlu diterjemahkan dalam implementasi bersama yang menjawab persoalan nyata di daerah.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, prioritas aksi pemerintah daerah, penguatan jejaring antarkota, serta pemetaan kebutuhan dukungan data, teknologi, pembiayaan, dan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim.
BMKG terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar informasi cuaca dan iklim semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.
Pemanfaatan informasi tersebut sejak dini diharapkan dapat membantu daerah mengurangi risiko, memperkuat kesiapsiagaan, dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.