BNPT Diminta Perhatikan Praktik Penangkapan Ikan yang Merusak

Terumbu karang yang hancur akibat praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bom rakitan. FOTO: DARILAUT.ID

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut memperhatikan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang sering terjadi di sejumlah titik.

Selain merusak terumbu karang, bahan mesiu yang digunakan dalam pembuatan bom ikan sama seperti yang digunakan untuk merakit bom.

“Nah, ini pun saya berharap polisi dan BNPT juga masuk ke dalam situ karena mesiu yang dipakai bom untuk merusak karang dengan bom sama toh Pak?” ujar Susi, saat penandatantanganan Nota Kesepahaman (MoU) BNPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (10/9).

“Kami sudah punya informan-informan langsung dari para pekerja dan pengusaha ikan hidup ini. Sunu dan ikan apa itu hampir 99 persen ditangkap bukan dengan pancing tetapi dengan portas,” kata Susi.

Menurut Susi, per hari satu kelompok yang terdiri atas 10 orang nelayan itu bisa memakai 3 kilogram pil portas. Pil-pil portas tersebut bisa menjadi ya 100 – 200 liter untuk mendapatkan 300 kg ikan.

Padahal, kerusakan yang timbul dan potensi pendapatan yang hilang jauh lebih banyak. Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah oleh peneliti.

Menteri Susi meminta agar masyarakat, pelaku usaha, maupun para pemangku kebijakan mulai peduli dengan praktIk bom ikan.

“BNPT saya mohon memerhatikan penggunaan detonator yang dipakai untuk ngebom ikan. Itu juga potensi untuk teroris. Jadi, tempat bom ikan itu biasanya tempat mereka meracik. Waktu wawancara mereka bilang dapat bom dan mesiunya dari mana yaitu dari wilayah pengebom-pengebom ikan. Sama,” ujar Susi.

Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius mengatakan, akan bertukar informasi lebih lanjut dengan KKP untuk bekerja sama meminimalisir masuknya kejahatan dan paham radikal lewat lautan ke depan.

Dengan begitu, diharapkan bisa memperoleh peta permasalahan yang tepat agar tiap instansi pemerintahan dapat saling mengisi dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing.*

Exit mobile version