Darilaut – Panduan baru telah diterbitkan untuk memastikan bahwa masyarakat di mana pun dapat memperoleh informasi perubahan iklim yang kredibel dari kecerdasan buatan (AI) serta memahami bagaimana teknologi tersebut berdampak pada lingkungan.
Melansir UN News, dokumen Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity (Prioritas Tindakan terkait AI dan Integritas Informasi Iklim) diluncurkan pada konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, hari Jumat (13/11) oleh Global Initiative for Information Integrity on Climate Change (Inisiatif Global untuk Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim), yang dipimpin bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan ilmiahnya UNESCO, dan Brasil.
“Pertanyaannya bukan sekadar apakah AI itu baik atau buruk bagi iklim. Melainkan, apakah masyarakat dapat memercayai apa yang disampaikan oleh AI maupun apa yang dikatakan mengenai AI itu sendiri,” ujar Charlotte Scaddan, Penasihat Senior Integritas Informasi di Departemen Komunikasi Global PBB.
Meskipun semakin banyak orang beralih ke AI untuk mencari informasi iklim, pihak-pihak yang memimpin inisiatif ini mencatat bahwa Panel Ilmiah Internasional Independen tentang AI—yang dibentuk tahun lalu oleh Majelis Umum PBB— telah memperingatkan bahwa bagi teknologi revolusioner ini, “menghasilkan teks yang lancar jauh lebih mudah daripada menghasilkan teks yang faktual.”
Terlebih lagi, risiko dapat meningkat selama bencana iklim, saat gambar dan video yang dihasilkan oleh AI dapat menyebar lebih cepat daripada peringatan resmi.
Di sisi lain, masyarakat umum diminta untuk menerima klaim mengenai dampak AI terhadap iklim, padahal mereka tidak memiliki data yang memadai untuk mengevaluasi pengaruh teknologi tersebut terhadap lingkungan.
Prioritas global ini berupaya untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi.
Inisiatif ini mendesak perusahaan-perusahaan AI untuk menilai bagaimana sistem mereka memengaruhi integritas informasi iklim, memublikasikan temuan mereka, serta mengungkapkan penggunaan energi dan jejak karbon, air, maupun lahan yang dihasilkan.
Pada saat yang sama, negara-negara didorong untuk mengintegrasikan integritas informasi ke dalam strategi nasional mengenai AI dan rencana iklim.
Poin-poin tindakan ini berlandaskan pada hak asasi manusia serta dikembangkan berdasarkan Deklarasi Belém tentang Integritas Informasi terkait Perubahan Iklim—yang diluncurkan pada COP30 tahun lalu di Brasil—dan Prinsip-Prinsip Global PBB untuk Integritas Informasi.
Para mitra dalam inisiatif ini menyerukan peningkatan investasi pada informasi yang digunakan masyarakat untuk memahami dan mengambil tindakan terkait perubahan iklim.
Sejauh ini, Jerman telah mengalokasikan lebih dari $2,2 juta untuk mendukung penelitian, mengembangkan strategi komunikasi, serta melaksanakan kampanye kesadaran publik.
Hari Jumat juga menandai peluncuran Piagam Integritas Informasi Iklim dalam Periklanan (Charter for Climate Information Integrity in Advertising) yang berupaya mengatasi berbagai masalah, seperti “monetisasi disinformasi dan penyangkalan,” kata Jake Dubbins, salah satu pendiri Conscious Advertising Network.
Piagam tersebut menyerukan transparansi di seluruh rantai pasok periklanan guna memastikan pengiklan memiliki visibilitas terhadap penempatan iklan, sembari tetap menghormati privasi pengguna.
COP31 berfokus pada 10 tema prioritas, termasuk transisi energi bersih dan elektrifikasi, konsep nol limbah (zero waste), serta kota-kota yang tangguh terhadap iklim.
Konferensi ini akan berakhir pada 20 November.