Darilaut – Peneliti Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M. Fakhrudin, mengatakan, kondisi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung tiap tahun semakin kritis. Apalagi potensi banjir dari hulu makin bertambah besar kuantitasnya.
Perubahan penggunaan lahan akibat urbanisasi di Jabotabek, terutama di Bekasi dan Bogor, semakin memperparah banjir. Karena itu, perlu pengelolaan DAS Ciliwung untuk mengurangi banjir. DAS berfungsi sebagai sistem hidrologi.
Dalam webinar regional “Banjir Di Masa Covid 19: Kesiapsiagaan, Mitigasi Dan Pengelolaan Bencana“, Rabu (9/9), kata Fakhrudin, prinsipnya air hujan harus diresapkan sebanyak mungkin, sehingga mengurangi aliran sungai dan menambah cadangan air tanah secara masif. Peranan pemerintah dengan konsep zero run off telah mendukung ke arah tersebut.
“Ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berkolaborasi melakukan sesuatu yang kecil, namun efeknya sangat luas sekali, misalnya dengan membuat sumur resapan di setiap rumah warga. Tak hanya itu pengingkatan fungsi hutan juga perlu dikontrol, termasuk pelestarian situ untuk pengendalian banjir,” ujar Fakhrudin seperti dikutip dari Lipi.go.id.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah mengatakan, saat ini konsep penggulangan banjir Jabodetabek terbagi menjadi bagian hulu, tengah dan hilir. Konsep hulu dilakukan dengan kegiatan reboisasi, pengelolaan embung, dam, dan bendungan.
Konsep tengah dengan membangun kolam-kolam potensi dan sumur-sumur resapan dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan konsep hilir dilakukan dengan membangun tanggul-tanggul, sedimentasi trap dan normalisasi sungai.
Menurut Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, prinsip pengendalian banjir di Jakarta adalah dengan revitalisasi polder, pembangunan/peningkatan pompa, pembangunan waduk/situ/embung di hulu, pembangunan tanggul sungai, pembangunan sungai resapan. Kegiatan rutin pengerukan, pengurasan, pembangunan sumur resapan. Selain itu terdapat program grebek lumpur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, R. Soebiantoro, mengatakan, telah melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mencegah banjir di tahun 2020. Prinsipnya sama seperti program-program yang telah dilakukan.
Secara non-fisik dilakukan penyusunan RT-RW, penyusunan zonasi, pengaturan garis sepadan mengatur drainase dan perizinan dan penyusunan instrumentasi pengendalian pemanfaatan ruang sekitar sungai. Secara fisik dilakukan pembangunan dan pemeliharaan situ, pemeliharaan ruang terbuka hijau, rehabiitasi saluran irigasi, dan pembuatan umur resapan.*
Komentar tentang post