Darilaut – Ketersediaan data yang akurat, berjenjang, dan tepat waktu menjadi kunci agar indeks daya saing benar-benar mampu menjadi alat navigasi pembangunan daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, BPS memproduksi data statistik secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional melalui publikasi Statistik Indonesia, hingga provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan dalam format “Daerah dalam Angka”.
Seluruh publikasi tersebut tersedia dan dapat diunduh secara gratis melalui kanal resmi BPS.
Menurut Amalia BPS berkomitmen dalam memperkuat fondasi data bagi penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Langkah ini memungkinkan pemerintah daerah, peneliti, dan pemangku kebijakan untuk memantau dinamika ekonomi dan sosial secara lebih detail dan presisi, kata Amalia.
Dalam kerangka IDSD, kata Amalia, daya saing dibagi ke dalam empat komponen utama dan 12 pilar, yang dikelompokkan dalam tiga basis pengungkit ekonomi: berbasis faktor produksi, efisiensi, dan inovasi.
Melalui data statistik, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber kekuatan ekonominya. Apakah pertumbuhan ditopang oleh kelimpahan sumber daya? Efisiensi birokrasi dan pasar? Ataukah oleh inovasi dan transformasi ekonomi?
“Pendekatan berbasis data ini membuat IDSD tidak berhenti pada skor akhir, melainkan mampu mengurai akar persoalan dan potensi setiap daerah,” ujar Amalia saat peluncuran IDSD di Jakarta, Selasa (24/2).
Amalia menyampaikan bahwa 27 dari 64 indikator IDSD atau sekitar 42,2 % bersumber dari data resmi BPS.
Dalam momentum peluncuran IDSD, Amalia juga menyoroti inovasi kebijakan statistik yang mulai diterapkan pada 2025, yaitu rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota setiap triwulan.
“Jika sebelumnya PDRB kabupaten/kota hanya tersedia setahun sekali, kini data tersebut dirilis satu bulan setelah pengumuman PDB nasional dan PDRB provinsi,” ujarnya.
Langkah ini dapat memperkuat fungsi IDSD sebagai alat pemantauan kinerja daerah secara lebih cepat dan responsif.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 %. Namun, variasi antarwilayah mencerminkan dinamika daya saing yang berbeda-beda.
“Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi, melampaui 30 %, didorong hilirisasi industri nikel. Sementara Bali tumbuh 5,82 % berkat pemulihan sektor pariwisata,” kata Amalia.
Di sisi lain, kata Amalia, kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan, dengan rata-rata lama sekolah nasional 9,41 tahun dan disparitas mencolok antarprovinsi, termasuk Papua Pegunungan yang masih berada di bawah lima tahun.
Dari struktur industri, Jawa Barat memimpin jumlah industri besar dan sedang, menandakan kekuatan pada basis produksi dan manufaktur.
Seluruh gambaran ini, menurutnya, daya saing bukan konsep abstrak, melainkan realitas yang bisa diukur, dibandingkan, dan ditingkatkan.
Peluncuran IDSD mempertegas sinergi antara BRIN sebagai pengembang instrumen analitik dan BPS sebagai penyedia data resmi negara. Kolaborasi ini memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah berbasis pada evidence-based policy.
BPS juga mengajak para pemangku kepentingan memanfaatkan publikasi statistik berjenjang serta aplikasi Allstat untuk mengakses data dalam genggaman.
“Dengan dukungan data yang semakin presisi dan mutakhir, IDSD diharapkan menjadi kompas transformasi daerah dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, pemerataan yang lebih kuat, dan inovasi yang lebih merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.