Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar mengatakan, sumber daya ikan harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, upaya pemberantasan illegal fishing, seperti praktik penangkapan ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia tidak diperbolehkan.
“Kapal asing telah kita usir dan tenggelamkan,” kata Zulficar, di Kotamobagu-Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Selasa (26/3).
Untuk mengelola sumberdaya ikan dengan sebaik-baiknya, menurut Zulficar, KKP mendapat dukungan penuh dari BPK RI, DPR RI, pemerintah daerah, nelayan, pelaku usaha dan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan.
Upaya ini dilakukan dengan mengelola sumber daya ikan sebaik-baiknya. Hal ini dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan, serta aktivitas penangkapan yang ramah lingkungan.
Apalagi bukti ilmiah menunjukan potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2013 potensi perikanan tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton. Hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/2017 menjadi 12,5 juta ton.
Dalam kesempatan ini, KKP dan Kementerian Pertanian menyalurkan sejumlah bantuan sarana pertanian, kelautan dan perikanan untuk nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan petani di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
Total bantuan yang diserahkan oleh KKP sebanyak Rp 8,2 miliar dan bantuan dari Kementerian Pertanian sejumlah Rp 1,6 miliar.
Bantuan ini berupa kapal penangkap ikan tonase kotor (gross tonnage) 5 dilengkapi dengan mesin dan alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, mesin dan bahan baku pakan mandiri. Kemudian, benih ikan, indukan ikan, bioflok, pakan mandiri, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), ice flake machine kapasitas 1,5 ton/hari. Selain itu, beasiswa pendidikan, pendanaan dan permodalan usaha kelautan dan perikanan.
Bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen meliputi traktor roda dua, cultivator, pompa air, handsprayer elektrik dan power trasher.
Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow, Dirjen Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral FX Sutijastoto, staf ahli Menteri Pengembangan Bio Industri, Kementerian Pertanian Bambang di kawasan Yadika, Kotamobagu.
Zulficar mengatakan, kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
“Bantuan yang diberikan tidak hanya menyentuh satu sisi, tetapi menyeluruh. Di samping bantuan faktor produksi, juga bantuan permodalan, pendidikan, bahkan bantuan perlindungan nelayan berupa premi asuransi,” ujarnya. “Para pelaku usaha kelautan dan perikanan akan terus kita dorong untuk mampu mengelola bantuan pemerintah secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian”.
Kehadiran KKP untuk mendekatkan diri ke wilayah ini bersama BPK RI dengan harapan dapat mempererat masyarakat perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Akses permodalan juga dijembatani dan diharapkan bapak/ibu dapat difasilitasi usahanya oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang hadir.
Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, wilayah Bolaang Mongondow langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, sehingga bantuan sarana penangkapan ikan diperlukan nelayan.
Selain itu, benih ikan dan indukan untuk perikanan budidaya juga diperlukan. “Kendala kami berada pada kualitas air yang kurang baik, sehingga harus berpindah tempat. Begitu pula bantuan pertanian, satu desa satu traktor untuk menggarap hasil bumi lebih optimal,” jelas Yasti.
Menurut anggota IV BPK RI Rizal Djalil, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan karena posisi Bolaang Mongondow sangat strategis. Semakin berkembang daerahnya, semakin berkembang pula masyarakatnya, yang utamanya untuk kesejahteraan orang banyak.
“Manfaatkan bantuan pemerintah ini agar membuahkan hasil pertanian, kelautan dan perikanan,” katanya.
Dalam kunjungan kerja KKP, Kementerian Pertanian dan BPK RI ini dilaksanakan dialog bersama dengan Bupati Bolaang Mongondow, Walikota Kotamobagu, anggota Komisi IV BPK RI, KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang turut hadir untuk menyaring aspirasi masyarakat.
Kegiatan lain yang digelar adalah gemar makan ikan bersama 200 siswa sekolah dasar, pameran permodalan dan usaha nelayan oleh perbankan (Bank BRI, BNI, Mandiri) serta demo olahan ikan dan dimeriahkan marching band dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.*