Jakarta – Enam kawasan pelabuhan di Indonesia mendeklarasikan komitmen bersama pembangunan zona integritas. Zona integritas ini terkait dengan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Enam pelabuhan tersebut masing-masing, pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pelabuhan Belawan Medan, pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, pelabuhan Sekupang Batam dab pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Selain pelabuhan, Kementerian Perhubungan mendeklarasikan zona integritas di enam bandar udara. Masing-masing, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Ngurah Rai Bali.
Melalui deklarasi yang berlangsung di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, diharapkan dapat mendisiplinkan semua stakeholder dan memberikan dampak baik bagi sektor pariwisata serta distribusi logistik.
“Saya berterima kasih atas kesempatan 6 bandara dan 6 pelabuhan untuk dilakukan ini. Satu sisi ini akan mendisiplinkan semua stakeholder yang disana, dan yang kedua karena ini adalah pintu yang berkaitan dengan wisata dan juga logistik pasti ini juga akan memberikan dampak yang baik. Mudah-mudahan kami semua laksanakan dengan baik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (2/5).
Selain mewujudkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, komitmen pembangunan Zona Integritas berisi komitmen untuk pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
Kemudian, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis. Harapannya, komitmen pembangunan zona integritas ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sebagai formalitas saja dan akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.
Menurut Menhub Budi, apa yang dideklarasikan menjadi komitmen dan bukan hanya disampaikan atau diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Pada tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan Hari Pendidikan, kita berkomitmen mendidik diri kita dan bangsa menjadi bangsa yang lebih terkemuka.
“Maka saya berjanji agar deklarasi ini menjadi bagian komitmen yang harus dilaksanakan,” ujar Budi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, langkah setelah deklarasi dan penandatangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas adalah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di tiap kawasan yang akan dimonitor secara periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Komitmen untuk memperbaiki pusat pelayanan itu adalah menjadi daerah yang betul-betul bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Peresmian itu tidak seketika menjadi bagus, akan tetapi komitmen itu ada. Kita akan monitor secara periodik untuk perbaikannya,” kata Agus Rahardjo.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, serta pihak dari Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait.*