Jakarta – Representatif Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) James E Geehan mengatakan, Indonesia telah melakukan langkah maju dengan menerapkan implementasi kebijakan sistem one data, e-logbook, program observer dan port sampling.
“Saya terpukau, hanya dalam 2 tahun sistem ini sudah bisa diterapkan secara elektronik, terintegrasi, dan juga bisa digunakan untuk memantau dan mendata hasil tangkapan dari perikanan skala kecil,” kata James, saat penutupan kegiatan pemantauan dan asistensi pendataan ikan tuna di Indonesia, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (8/8).
Menurut James, sistem pemantauan, pendataan dan pelaporan Indonesia ke IOTC juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan kunjungan terakhir IOTC ke Indonesia pada semester kedua tahun 2017.
IOTC adalah salah satu organisasi perikanan tuna regional atau Tuna Regional Fisheries Management Organization (TRFMO) yang mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya ikan tuna di perairan Samudera Hindia.
Anggota IOTC tidak terbatas pada negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, namun juga negara lain (Distant Water Fishing Nation) yang sudah sejak bertahun-tahun turut menangkap tuna di laut lepas perairan tersebut. Keanggotaan Indonesia dalam IOTC sendiri sudah dimulai sejak 2007.
Kegiatan pemantauan dan asistensi pendataan ikan tuna (IOTC Technical Assistance Mission) dilaksanakan di Indonesia pada 1 hingga 8 Agustus 2019. Secara keseluruhan, misi tersebut dilaksanakan di 21 negara pantai (Coastal State) anggota IOTC untuk melakukan review apakah pelaksanakan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data ke IOTC sudah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan ini diberikan pendampingan dan rekomendasi teknis yang diperlukan agar data perikanan tuna yang disampaikan oleh negara-negara anggota IOTC memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipergunakan dalam penghitungan stok tuna di IOTC.
Samudera Hindia, khususnya di bagian selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) 573 dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, terutama ikan tuna, tongkol dan cakalang.
Secara total, hasil tangkapan kelompok sumber daya ikan tuna dan sejenis Indonesia di Samudera Hindia (WPP 571, 572, dan 573) pada 2017 berjumlah sekitar 336.000 ton. Kurang lebih 151.000 ton adalah kelompok tuna.
Hasil tangkapan tuna pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 181.000 ton (catatan: tahun 2018 adalah angka sementara) atau sekitar 18 persen dari total produksi tuna di IOTC sebesar 1 juta ton. Hasil tangkapan ini yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara anggota IOTC lainnya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, pendampingan kunjungan kerja tim IOTC di Indonesia bertujuan untuk melihat langsung bagaimana cara pengambilan data ikan tuna di lapangan. Khususnya pada perikanan skala kecil (small scale fisheries). Perikanan skala kecil ini termasuk perikanan rakyat (artisanal fisheries).
“Tim IOTC melihat langsung di lapangan, bagaimana ikan tuna di Indonesia didaratkan di pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan. Mereka melihat cara pendaratannya dan menilai apakah sistemnya sudah benar dan apakah cara pelaporannya sudah sesuai standar IOTC,” kata Zulficar.
Sistem pemantauan dan pendataan yang baik pada perikanan skala kecil ini sangat diperlukan mengingat 67 persen hasil tangkapan tuna IOTC merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil (small scale fisheries).
Tim ahli IOTC juga akan memberikan rekomendasi teknis berupa metodologi pendataan yang tepat untuk perikanan skala kecil. “Kolaborasi ini akan bagus, apalagi KKP telah menerapkan sistem e-logbook penangkapan ikan,” ujarnya.
Tim IOTC yang datang ke Indonesia berjumlah 3 orang, yaitu James E Geehan, (Statistic and GIS Specialist of IOTC), David A Feary (Marine Resources Assessment Group IOTC) dan Sachiko Tsuji (Overseas Fisheries Cooperation Foundation Expert of Japan).*