“Harapan saya, ini akan menjadi bahan kami untuk meminta otoritas khusus kepada pemerintah pusat sebagai desentralisasi otoritas terhadap pengelolaan wilayah dan kawasan Raja Ampat. Karena wilayah Raja Ampat ini luas, namun kewenangan pemerintah kabupaten sangat terbatas. Kami akui, masih banyak program kepariwisataan milik Pemda kadang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini buah pikiran, pendapat, ide dan solusi dituangkan dalam diskusi multipihak. Alur diskusi mengerucut pada tiga topik utama.
Topik pertama, tentang hubungan sinergis pengelolaan perikanan dan pariwisata. Topik kedua, tentang pemberdayaan masyarakat dan kepemilikan lokal. Topik ketiga, tentang kebijakan atau regulasi dalam membentuk model ekowisata Raja Ampat.
FGD yang merupakan rangkaian program Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa diikuti berbagai pihak yang terkait dengan pariwisata di kabupaten Raja Ampat. Ekspedisi ini kerjasama ISKINDO dan Yayasan Makassar Skalia (YMS).*
Komentar tentang post