Jakarta – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) meminta pemerintah pusat, daerah dan swasta untuk meningkatkan serapan sarjana kelautan. Hal ini mengingat perkembangan pembangunan kelautan nasional membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas, serta memiliki kompetensi teknis bidang kelautan.
Begitu juga dengan pertumbuhan usaha dan investasi swasta membutuhkan sarjana kelautan yang memiliki kemampuan entrepreneurship.
Ketua Harian ISKINDO Moh Abdi Suhufan mengatakan, saat ini perencanaan dan pembangunan pesisir dan laut membutuhkan ketersediaan data, informasi dan kemampuan analisis keruangan agar tidak menimbulkan konflik.
“Kemampuan teknis dan analisis tersebut akan lebih baik jika dilakukan oleh sarjana kelautan,” kata Abdi, Sabtu (9/11).
Oleh karena itu, dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di pusat dan daerah, alokasi untuk sarjana kelautan mesti menjadi prioritas. “Pimpinan daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota perlu memahami bahwa potensi laut yang dimiliki perlu konsep dan strategi untuk dikelola dan saat ini gap SDM kemampuan teknis kelautan antara kebutuhan dan ketersediaan dari segi kualitas dan kuantitas,” kata Abdi.
Akibatnya, di banyak daerah terjadi konflik keruangan wilayah pesisir dan laut, minimnya data, lemahnya perencanaan serta pertimbangan teknis kelautan yang luput dalam perumusan program.
Saat ini, ada sekitar 27 perguruan tinggi yang mengelola program dan kajian ilmu dan teknologi kelautan. “26.000 sarjana kelautan dengan sekitar 2.500 doktor dan master siap membantu dan terlibat dalam proses pembangunan nasioal dan daerah,” kata Abdi.
Kemampunan teknis dan manajerial sarjana kelautan meliputi bidang perencanaan wilayah pesisir, tata ruang dan zonasi, konservasi laut, pencemaran laut, survei laut dan oseanografi. “Industri dan jasa kelautan yang kini makin berkembang juga perlu melirik talenta kelautan agar kesinambungan bisnis bisa terjaga,” ujarnya.*
Komentar tentang post