Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Mochtar mengatakan, saat ini dari total 7.987 kapal perikanan yang beroperasi terdapat 2.183 kapal yang sudah expired (kadaluwarsa) izinnya.
“Bayangkan, jika 2.183 unit kapal perikanan yang izinnya sudah expired itu melaut, maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 156.050 GT setara dengan Rp 137,846 milyar, ini merupakan angka yang sangat besar,” kata Zulficar, di Gedung Mina Bahari 2, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (24/7).
Menurut Zulficar, seluruh kapal perikanan yang perizinannya sudah berakhir ini harus melakukan cek fisik ulang sesuai peraturan yang berlaku. Mengurus perizinan itu mudah asalkan dokumen pendukungnya lengkap dan benar tidak ada manipulasi.
“Kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan usaha/kegiatan penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data sebenar-benarnya,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP secara resmi mengumumkan izin kapal perikanan >30 Gros Ton di Indonesia yang telah berakhir masa berlakunya. Hingga Senin (22/7) sebanyak 2.183 unit kapal belum melakukan perpanjangan izin penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.
Dari jumlah tersebut, terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir 1 – 6 bulan, 496 unit masa berlakunya berakhir 6 – 12 bulan, sebanyak 383 kapal izin berakhir 12 – 24 bulan dan sebanyak 894 unit kapal perikanan izin telah kadaluwarsa lebih dari 2 tahun.
Komentar tentang post