Kekayaan Minerba Belum Meningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

Darilaut - Kekayaan di sektor mineral dan batubara (minerba) di Indonesia belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Kondisi semacam tersebut menunjukkan bahwa komitmen dan perubahan regulasi tidak cukup. Namun membutuhkan keterlibatan dan pengawasan dari publik secara lebih kuat.

Melansir Ugm.ac.id , penegakan akuntabilitas sosial di sektor minerba mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut mengemuka dalam diseminasi hasil temuan empiris mengenai implementasi tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara yang diadakan Research Center for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM bekerja sama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Diseminasi ini berlangsung Jumat (28/1) dengan tema "Mendorong Akuntabilitas Sosial Kolaboratif di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara."

Terdapat dua laporan yang berkaitan dengan tata kelola di sektor minerba. Pertama, laporan yang disusun oleh PolGov bekerja sama dengan PWYP yang berjudul "Mendorong Akuntabilitas Sosial di Sektor Ekstraktif melalui Multistakeholder Forum: Studi Kasus Studi Kasus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur."

Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara PolGov, PWYP dan juga tiga mitra di tiga provinsi yakni Gerak Aceh, Pokja 30 Kalimantan Timur, dan LepMIL Sulawesi Tenggara.

Kedua, hasil studi kerja sama antara PWYP dan juga IDEA Yogyakarta yang bertajuk "Dampak Pertambangan Bagi Perempuan: Studi Kasus Tambang Pasir Besi di Kulon Progo."

Kepala Research Center for Politics and Government Dr Nanang Indra Kurniawan, mengharapkan sejumlah temuan empiris yang diperoleh dari tiga daerah kaya sumber daya alam yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Aceh ini mampu membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pengelolaan sektor sumber daya alam yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik pada setiap rantainya.

Nanang mengatakan sektor ekstraktif, khususnya minerba, masih memainkan peran penting bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Laporan Extractive Induntries Transparency Initiative (EITI) 2016 misalnya menunjukkan bahwa 10 persen dari total pendapatan negara didapatkan dari sektor ini. Industri ekstraktif juga berperan besar dalam menyumbang total ekspor nasional sebesar 20 persen serta berkontribusi sekitar 7 persen dari total Gross Domestic Product (GDP).

Dalam laporan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021, terlepas dari kenaikan harga komoditas minerba, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp 75,5 triliun dari target sebesar Rp 39,1 triliun atau mengalami naik lebih dari 90% dari target.

Namun demikian, kata Nanang, peran penting sektor minerba masih disertai dengan berbagai macam persoalan, khususnya terkait dengan tata kelolanya. Sektor ini masih identik dengan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satunya, di dalam proses pemberian dan pelaksanaan izin tambang, koordinasi antar-lembaga, pengaduan masyarakat, pengelolaan pendapatan dari sumber daya mineral, serta penyusunan regulasi dan kebijakan.

Sejumlah pemangku kepentingan pun telah menyerukan pentingnya pemerintah dan perusahaan untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas sosial di sektor ekstraktif.

Proses ini tidak hanya dibutuhkan untuk menciptakan penerimaan dan legitimasi sosial atas kehadiran industri ekstraktif, namun juga menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan memberi dampak ekonomi dan sosial secara luas ke masyarakat.

"Upaya menuju penguatan transparansi dan akuntabilitas ini tentu tidak mudah dan menghadapi beragam macam tantangan yang terkait dengan ketidaksinkronan regulasi, kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, maupun rumitnya rantai prosedur di sektor ini," kata Nanang seperti dikutip dari Ugm.ac.id .

Melihat sejumlah persoalan tersebut, penegakan skema akuntabilitas sosial menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Pendekatan akuntabilitas sosial diharapkan mampu meminimalkan dan mengantisipasi risiko-risiko sosial dan ekologis yang muncul, termasuk dampak bagi terjadinya ketimpangan gender di sektor ini.

Adapun, akuntabilitas sosial merupakan sebuah pendekatan untuk membangun praktik akuntabel dan mengacu pada keterlibatan masyarakat sipil, dalam hal ini masyarakat akar rumput dan atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan berlangsungnya akuntabilitas.

Mekanisme ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akses informasi kepada publik, peningkatan layanan penanganan keluhan, serta peningkatan pengawasan warga.

Menurut Nanang dalam konteks sektor pertambangan minerba, pendekatan akuntabilitas sosial diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola yang dapat menjamin hak-hak dasar masyarakat sekitar tambang terhadap akses informasi, sekaligus dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan yang berdampak langsung terhadap mereka.

Model akuntabilias sosial juga diharapkan mampu membangun komunikasi bersama multistakeholders forum dan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Kekayaan Minerba Belum Meningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

Biogeografi Ikan di Kawasan Segitiga Terumbu Karang

Model Asal-usul Ikan Karang

Postingan Terkait

Puisi “Nelayan Sangihe” Karya J.E. Tatengkeng

UNG Bahas Pemeringkatan QS World University Rankings

Fakultas Kelautan UNG Bahas Kebijakan Pembangunan Berbasis Data Ilmiah

Hutan Bukan Warisan Kolonial

Madagaskar Meluncurkan Inisiatif Senilai $7 Juta Untuk Melindungi Pesisir Dari Perubahan Iklim

UNG Matangkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Dua Kelompok Wirausaha Mahasiswa UNG Lolos Pendanaan Kemdiktisaintek

Topan Nari Mendarat di Hokkaido Jepang

Model Asal-usul Ikan Karang

Komentar tentang post

TERBARU

Puisi “Nelayan Sangihe” Karya J.E. Tatengkeng

UNG Bahas Pemeringkatan QS World University Rankings

Fakultas Kelautan UNG Bahas Kebijakan Pembangunan Berbasis Data Ilmiah

Hutan Bukan Warisan Kolonial

Madagaskar Meluncurkan Inisiatif Senilai $7 Juta Untuk Melindungi Pesisir Dari Perubahan Iklim

UNG Matangkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

AmsiNews

REKOMENDASI

Suhu Panas, BMKG Mengimbau Untuk Menjaga Kondisi Stamina Tubuh

Kabupaten Berau Kembangkan Sistem Informasi Ketertelusuran Produksi Udang

Perubahan Iklim Memicu Intensifikasi Badai Siklon Biparjoy di Laut Arab

15 Orang Korban Longsor Tambang Rakyat Motomboto Bone Bolango Belum Ditemukan

Tak Ada Alasan Menolak Jenazah Covid-19

Tol Laut Tetap Beroperasi, Muatan Balik Berisi Ikan

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password