Ketua ANNI: Predikat Disclaimer Perlu Diperbaiki KKP

Riyono

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono. FOTO: DOK. ISTIMEWA

Jakarta – Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono menilai, predikat disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perlu diperbaiki dalam evaluasi kinerja empat tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Predikat disclaimer tiga kali dari BPK membuktikan bahwa KKP lemah dan tidak serius dalam memperbaiki laporan keuangannya,” kata Riyono kepada Darilaut.id, Rabu (24/10).

Seperti diketahui, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat untuk laporan keuangan KKP tahun 2017.

Riyono mengatakan, dalam evaluasi kinerja empat tahun, KKP belum menerapkan good dan clean. Selain itu, manajemen keuangan berbasis transpansi, akuntabilitas serta kehati-hatian.

Menurut Riyono, hingga saat ini masih terdapat permasalahan mengenai alat tangkap antara nelayan dan KKP. Berlarut-larutnya problem perikanan tangkap ini, sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 dan 2 tahun 2015.

Peraturan ini kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 tentang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. “Ini masih menyisakan problem ketegangan antara KKP dan nelayan serta usaha perikanan tangkap,” ujar Riyono. Seperti kasus cantrang dan 21 alat tangkap yang dilarang.

Perwakilan organisasi nelayan dan nelayan, kata Riyono, sampai tiga kali harus bertemu Presiden. Hingga saat ini, kasus ini belum tuntas. Diharapkan kasus ini sudah bisa diselesaikan sampai Februari 2019.

Berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (LHP) LK 2017, telah dilakukan pengecekan dan pemantauan fisik bantuan kapal dari KKP. Pemeriksaan pemanfaatan bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya ini untuk tahun anggaran 2015 hingga 2018.

Dalam pemeriksaan, BPK didampingi Inspektorat Jenderal KKP. Selama bulan Agustus dan September beberapa lokasi bantuan kapal perikanan yang dilakukan uji petik di lapangan.

Wilayah yang dilakukan pengecekan dan pemantauan fisik September lalu, antara lain, bantuan kapal perikanan dan prasarana KKP di Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian, di Provinsi Maluku dan Jawa Timur.

Pada Agustus, hal serupa telah dilakukan dengan memantau perkembangan penyelesaian dan pemanfaatan bantuan kapal perikanan. Selanjutnya, melakukan perhitungan denda keterlambatan, apabila ada bantuan yang belum diserahkan ke koperasi atau kelompok penerima.

Tim pemeriksa juga menguji kesesuaian spesifikasi kapal dan parasarana lainnya sesuai dengan kontrak yang ada. Lokasi yang dipantau ini, antara lain di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian, di Lampung, Bengkulu, Jambi, Maluku dan beberapa lokasi lainnya.*

Exit mobile version