Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, yang akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara.
“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri (Susi Pudijastuti) dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” kata anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/6).
KKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2018. Opini WTP tersebut disampaikan Rizal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti.
Para pejabat pembuat komitmen, kata Rizal, tidak boleh takut untuk melakukan belanja modal. Belanja modal adalah ruang yang diberikan oleh negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara untuk mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat.
Menurut Rizal, berkaca dari opini disclaimer yang didapatkan oleh KKP pada tahun-tahun sebelumnya, para pejabat pembuat komitmen tidak menjadikannya sebagai kekhawatiran. Melainkan sebagai pengalaman semata, agar selanjutnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan BPK.
Komentar tentang post