KKP Tata Ulang Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Kapal ikan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. FOTO: DARILAUT.ID

Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, untuk menghindari kepadatan kapal-kapal penangkap ikan di pelabuhan, KKP akan menata ulang lokasi pelabuhan pangkalan, pelabuhan perikanan di Indonesia. Penataan ulang ini agar sesuai dengan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, sumber daya ikan yang tersedia, serta dikelola secara efektif.

Menurut Zulficar, KKP akan mengambil langkah tegas terhadap penghapusan tanda kebangsaan kapal. Hal ini sesuai dengan pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Penghapusan tanda kebangsaan kapal ini dilakukan karena kapal-kapal tersebut tidak beroperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Kemudian tidak ada laporan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

Ada tiga opsi yang akan diberikan kepada pemilik kapal untuk melakukan penghapusan tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain melalui penjualan ke luar negeri, scrapping dan alih fungsi menjadi kapal non-perikanan.

Agar tidak mengganggu aktivitas kapal perikanan di Pelabuhan Umum Benoa, KKP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo III akan mengatur posisi kapal perikanan yang dibangun di luar negeri di tempat tertentu.

Beberapa tahun terakhir, menurut Zulficar, minat aktivitas perikanan tangkap di Indonesia mengalami peningkatan. Tetapi, masih banyak praktik pelanggaran yang menunjukkan rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab sebagai pelaku industri perikanan.

Hal ini berdampak pada tata kelola perikanan yang berkelanjutan, serta menimbulkan kerugian negara yang besar. Antara lain melalui mark down puluhan ribu kapal, praktik pinjam meminjam izin, pemalsuan dokumen perizinan. Selain itu, ketidakpatuhan/rekayasa pelaporan hasil perikanan dan ketidakpatuhan perpajakan (termasuk pelaporan omset usaha). Kemudian, penyamaran dengan menggunakan modal asing dalam usaha penangkapan ikan (nominee ownership), serta modus-modus lainnya.

KKP sedang mengembangkan kebijakan terkait pengawasan kepatuhan izin perikanan tangkap. Hal ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan mengatasi permasalahan pelanggaran hukum pada usaha perikanan.*

Exit mobile version