Darilaut – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan akhir-akhir ini semakin marak disinformasi yang beredar di media sosial. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus tanggap dengan situasi ini.
“Penyelenggara pemilu harus menyiapkan data yang aktual, detailnya, dan fakta sebagai bahan untuk melakukan klarifikasi,” kata Hasyim saat membuka Rapat Koordinasi Kehumasan: Optimalisasi Media Digital Jelang Pemilu Serentak 2024 di Jakarta, Sabtu (3/2).
Rapat Koordinasi (Rakor) ini penting di antaranya untuk mengantisipasi situasi-situasi buruk dalam unggahan-unggahan media sosial, terutama yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu.
Menurut Hasyim, disinformasi di media sosial akan sulit dilawan, jika penyelenggara pemilu tidak tertib data dan informasi.
“Kita tidak bisa main-main soal informasi data. Bagaimana mau publikasi, jika datanya tidak valid. Lalu apa yang mau dipublikasikan?” ujarnya.
Menjelang hari H penyelenggaraan Pemilu 2014, Rabu 14 Februari, di lini masa media sosial banyak beredar disinformasi terkait kepemiluan, termasuk unggahan potongan-potongan video yang tidak jelas konteksnya. Oleh karena itu, KPU harus tanggap menghadapi situasi ini.
KPU juga melakukan kerja sama dengan lembaga yang perhatian terhadap hal ini, misalnya Mafindo, lembaga yang fokus melakukan klarifikasi atas disinformasi yang tersebar di media sosial.
