Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wuryandari mengatakan, pengelolaan program di wilayah perbatasan Indonesia masih tumpang tindih. “Anggaran terpencar di (beberapa) kementerian,” kata Ganewati, saat talkshow “Polemik” MNC Trijaya FM yang mengangkat tema “Apa Kabar Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia” di Jakarta, Sabtu (16/11).
Menurut Ganewati, sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kepala Badan ad hoc di Mendagri. Namun, pekerjaan teknis pada kementerian terkait.
Untuk pembangunan infrastruktur, kata Ganewati, jauh lebih baik dan produk Indonesia sudah 65 persen. Seperti di Sebatik, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
Ada cerita yang berkembang, banyak orang Indonesia yang mau menyeberang, untuk pindah. Sebelumnya yang bekerja di Malaysia, mendapat fasilitas sampai jenjang pendidikan SMP. “Sekarang tidak ada lagi fasilitas,” ujarnya.
Untuk aspek upah seperti pekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, tidak berbeda jauh dengan dalam negeri. “Aspek upah untuk perkebunan kelapa sawit beda tipis,” kata Ganewati.
Menurut Ganewati, yang perlu dipikirkan di perbatasan adalah meningkatkan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan infrastruktur di perbatasan.*
Komentar tentang post