Longsor di Sumedang

Bencana alam tanah longsor di Cihanjuang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Sabtu (9/1). FOTO: BPBD Kabupaten Sumedang/BNPB

Darilaut – Bencana alam tanah longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Longsor terjadi pada Sabtu (9/1) pukul 16.00 dan 19.30 WIB.

Longsoran pertama dipicu curah hujan tinggi dan kondisi tanah tidak stabil. Longsor susulan terjadi pada saat petugas masih melakukan evakuasi korban di sekitar area longsoran pertama.

Proses evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Data sementara Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (10/1), pukul 08.22 WIB, korban meninggal dunia sebanyak 19 jiwa.

Korban dari peristiwa longsor utama yang telah berhasil dievakusi sebanyak 8 jiwa, sedangkan korban pada longsor susulan sebanyak 11 jiwa.

Dari jumlah jiwa yang meninggal, Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang turut menjadi korban. Saat itu korban berada di lokasi untuk merespon longsoran pertama.

Selain korban meninggal, 18 warga mengalami luka-luka, dengan rincian luka berat 3 jiwa dan luka ringan 15. Kerugian material, data sementara mencatat 1 jembatan dan beberapa jalan terputus akibat longsor.

Sementara itu, warga yang dievakuasi sebanyak 150 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dengan bantuan dinas sosial dan BPBD Provinsi Jawa Barat mengoperasikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan permakanan warga terdampak.

Kepala BNPB Doni Monardo yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa tanah longsor Cihanjuang, khususnya kepada petugas yang meninggal pada saat melakukan penanganan darurat di lokasi bencana.

Kepala BNPB mengharapkan kesadaran masyarakat yang ada di lokasi bencana tanah longsor Cihanjuang untuk bersedia direlokasi. Hal tersebut disampaikan Doni saat berkunjung di lokasi longsor Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (10/1).

Doni mengatakan, masyarakat jangan dulu menempati rumah di kawasan berbahaya sampai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengeluarkan hasil kajian pendataan rumah-rumah yang masih boleh ditempati kembali.

“Bagi yang sudah diputuskan, kawasan itu adalah zona merah masyarakat harus ikhlas melepaskan rumah dan tanahnya untuk direlokasi di tempat yang baru,” kata Doni.

Doni mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang akan membantu dalam penyediaan lahan relokasi. “Tadi pagi Bapak Bupati akan menyiapkan lahan desa untuk relokasi bagi masyarakat yang rumahnya nanti tidak boleh lagi ditempati,” ujarnya.

Skema bantuan dari pemerintah pusat untuk kerusakan rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Pemerintah akan memberikan bantuan stimulan yang rumahnya rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.

Kepala BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp1 miliar untuk penanganan darurat bencana longsor Cihanjuang. Pemberian bantuan kepada Bupati Sumedang ini disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di lokasi pos komando yang berlokasi di SMA Negeri Cihanjuang.

Kabupaten Sumedang termasuk wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor dengan kategori sedang hingga tinggi. Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 26 kecamatan teridentifikasi berpotensi bahaya dengan kategori tersebut, sedangkan luas bahaya sekitar 60.872 hektar.

Siaga Banjir dan Longsor

BNPB berharap masyarakat dapat tetap waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang. Persiapan diri sendiri, keluarga dan komunitas sangat dibutuhkan sehingga dampak korban jiwa dapat dihindari sedini mungkin, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

BNPB mengingatkan kembali BPBD di tingkat provinsi untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya banjir dan longsor. Hal ini dilakukan BNPB di tengah puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021.

BNPB telah menyurati BPBD di 34 provinsi untuk terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Peringatan dini dan kesiapsiagaan ini didasari data prakiraan potensi banjir dan longsor pada Januari 2021 dari BMKG, yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR, BIG dan PVMBG.

Menyikapi hasil analisis dari kementerian/lembaga terkait itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, perlu upaya pencegahan dalam meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan longsor yang mungkin timbul.

Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021, BNPB mengharapkan BPBD Provinsi menginstruksikan BPBD kabupaten dan kota untuk menyiapkan langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mencegah banjir dan tanah longsor.

Beberapa poin upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD, antara lain koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra lokal lainnya seperti dinas dan lembaga atau organisasi seperti Kominfo, RAPI, Orari, Senkom maupun Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah.

Beberapa alat monitoring dapat dimanfaatkan untuk memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana, seperti situs yang disediakan oleh BMKG, Lapan maupun BNPB.

Dalam surat yang dikirimkan kepada 34 kepala pelaksana BPBD provinsi, Lilik menekankan untuk peningkatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan longsor. Beberapa pendekatan kegiatan tersebut dapat memanfaatkan media elektronik atau media sosial karena wilayah Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Terkait dengan Covid-19, BNPB meminta penyiapan dan sosialisasi tempat evakuasi yang terpisah antara masyarakat sehat dengan mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, penyiapan infrastruktur 3 T, yaitu tracing, testing dan treatment di tempat evakuasi dan pengungsian sesuai protokol tempat pengungsian dan protokol kesehatan.

“Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait penyiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan terutama kepada rumah sakit yang berada di wilayah risiko tinggi bencana,” kata Lilik.

Exit mobile version