Meksiko Negara Pertama yang Mengasuransikan Terumbu Karang

Terumbu karang. FOTO: DARILAUT.ID

Darilaut – Meksiko tercatat sebagai negara pertama yang mengasuransikan untuk melindungi sumberdaya alam terumbu karang.

Pemerintah negara bagian Quintana Roo, Meksiko, membentuk Brigade Terumbu Karang dan mendirikan Coastal Zone Management Trust (CZMT) tahun 2018.
“CZMT membeli asuransi parametrik untuk terumbu karang untuk membiayai pemulihan setelah badai melanda,” kata Fernando Secaira dari The Nature Conservancy Meksiko, dalam webinar “Peluang Asuransi Pemulihan Terumbu Karang” pada Kamis (2/9).

Webinar ini diselenggarakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dipandu praktisi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, Raja Siregar.

Fernando mengatakan Meksiko adalah negara pertama di dunia yang mengeluarkan kebijakan asuransi untuk melindungi terumbu karang. Klaim pertama asuransi terumbu karang sebesar US$ 800.000 dilakukan tahun 2020 setelah kejadian Badai Delta.

Brigade Terumbu Karang mewakili anggota masyarakat yang terorganisasi dan berkualifikasi tinggi yang dilatih dan dibekali kemampuan teknis untuk memperbaiki terumbu karang setelah terjadi bencana.

Indonesia adalah salah satu wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) Dunia. Luas wilayah terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektare dari sekitar 325 juta hektare wilayah perairan.

Terumbu karang adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut, sumber ekonomi penting, sekaligus sebagai pelindung alami masyarakat pesisir dari badai, gelombang, dan erosi.

Fungsi-fungsi tersebut bisa hilang jika terumbu karang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan tidak dilakukan upaya pemulihan secara cepat.

Ketersediaan pendanaan menjadi salah satu faktor utama untuk menghadapi situasi tersebut.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Rusandi, mengatakan dari total luas terumbu karang di Indonesia, seluas 1,1 juta hektare terumbu karang berada dalam kawasan konservasi dan sisanya berada di luar kawasan konservasi.

“Jika terumbu karang rusak, akan mengancam juga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sehingga perlu kita pikirkan bersama mekanisme untuk mendukung keberlanjutan terumbu karang,” kata Rusandi.

Menurut Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, salah satu sumber pendanaan cepat untuk perbaikan terumbu karang yang rusak adalah melalui asuransi. Ide ini mulai mengemuka ketika Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2018 menyampaikan keinginan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan asuransi terumbu karang.

Hal ini tentu sangat relevan, karena asuransi diharapkan bisa menyediakan dana secara cepat jika terumbu karang mengalami kerusakan, terutama karena bencana.

“Terumbu karang yang rusak akibat bencana, perlu secepatnya diperbaiki. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, perbaikannya jadi lebih sulit,” kata Ilman.

Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, menurut Ilman, sejak awal tahun 2021 YKAN bersama Cerdas Antisipasi Risiko Bencana (CARI!), Sekolah Bisnis dan Manajemen – Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) serta beberapa mitra lain melakukan kajian mengenai peluang asuransi terumbu karang di Indonesia.

Kajian ini dilakukan di 7 wilayah di Indonesia, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kota Makassar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Berau, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Rote Ndao, dengan mengadopsi pendekatan Blue Guide.

Dari penelitian tersebut, dalam kurun tahun 2000-2020, di 7 wilayah tersebut terdapat 1.523 bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, badai siklon, tanah longsor, dan lainnya yang membuat terumbu karang mengalami kerusakan.

“Selain itu juga ditemukan 123 bencana antropogenik di 7 wilayah tersebut yang membuat terumbu karang rusak,” ujar praktisi kebencanaan Mizan Bustanul Bisri dari CARI!.

Perbaikan terumbu karang yang rusak akibat bencana perlu didukung mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Akademisi SMB-ITB Barli Suryanta mengatakan mekanisme keuangan dan pembiayaan atau asuransi untuk restorasi terumbu karang di Indonesia yang lebih memungkinkan adalah dengan menggunakan skema manajemen dana perwalian atau Badan Layanan Umum karena sudah didukung oleh ketentuan hukum dan regulasi yang sudah ada.

Menurut Analis Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dewa Ekayana, perlu dilakukan inventarisasi dan valuasi ekonomi terumbu karang sebagai aset negara, untuk mengetahui berapa jumlah kerugian negara jika ada bencana terhadap terumbu karang.

Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank OJK, Asep Iskandar, mengatakan metode pengasuransian terumbu karang juga ada pilihannya. Terkait asuransi ada pilihan-pilihan penerapannya.

Misalnya, kata Asep, berbasis indemnity atau berbasis kerugian. Kita bisa gunakan polis yang menerapkan berapa pun kerugiannya akan diganti. Atau, menggunakan penerapan parametrik, di mana ukuran dibayarnya klaim itu berdasarkan kriteria tertentu. Tentu ini dikaitkan dengan assessment risiko.

“Untuk itu para pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan terumbu harus melakukan analisis apakah dalam penerapannya akan menggunakan asuransi berbasis indemnity atau akan menggunakan parametrik, sehingga pilihan itu merupakan yang terbaik dan sesuai,” ujar Asep.

Exit mobile version