Mengenal Dewan Hidrografi Indonesia

DHI

DHI/PUSHIDROSAL

PETA laut bukan hanya untuk melengkapi pelayaran kapal berukuran kecil dan besar. Namun, bagaimana dengan adanya peta laut tersebut ekosistem tetap terjaga dan terlindungi.

Inilah eksistensi adanya peta laut yang dikenal dengan istilah hidrografi.

Untuk itu, pada akhir Agustus tahun lalu, Indonesia secara resmi membentuk Dewan Hidrografi Indonesia (DHI). Organisasi ini untuk menyatukan seluruh komponen sumberdaya masyarakat hidrografi Indonesia.

DHI dirancang untuk pengembangan profesi dan industri dalam memenuhi persyaratan pengakuan International Hydrographic Organization (IHO).

Susunan kepengurusan DHI adalah Anggota Dewan (Council Member), Dewan Pengawas (Board of Trustees), Badan Pengurus (Executive Board) dan asosiasi personil dan/atau korporasi yang bekerja dengan hidrografi.

DHI yang telah terbentuk ini menghimpun para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan hidrografi di wilayah yurisdiksi NKRI. Kehadiran DHI sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2016.

Adapun tujuan DHI, antara lain, untuk standar kualitas surveyor hidrografi, jejaring komunikasi dan pendidikan berkelanjutan, wadah koordinasi pengembangan profesi, serta penguatan industri nasional.

Data

Seringkali survei kelautan di Indonesia yang dilakukan pihak ketiga dan pihak asing, memiliki kelemahan. Seperti data mentah, secara otomatis akan diakuisisi pihak pengambil data.

Data yang diberikan pihak ketiga atau asing memiliki keterbatasan keasliannya atau apakah masih valid untuk digunakan.

Penggunaan jasa survei dari pihak asing hanya menjadikan negara sebagai penonton dan tidak mendapatkan capacity building. Ke depan bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang data, sehingga nilai tawar negara terhadap pengelolaan sumber daya alam di laut makin tinggi.

Kedaulatan Data

Dalam memperkuat nasionalisme data survei, perlu adanya sebuah skema nasional hidrografi Indonesia. Arahnya untuk menjaga kedaulatan data survei kelautan Indonesia.

Indonesia perlu memiliki kedaulatan data, baik data hidrografi, oseanografi maupun data khusus yang melekat pada pemangku kepentingan tertentu. Seperti data migas dan energi samudera, data meteorologi dan data penginderaan jauh.

Dicapainya kedaulatan data, akan mempercepat pemenuhan isi (konten) Infrastruktur Data Spasial Kelautan Nasional (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI). Selain itu, data dalam bentuk Indonesian Marine Geospatial Information Center (IMAGIC).

DHI terdiri atas para ahli bidang maritim, perwira TNI-AL dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang membuka program studi kelautan. Selanjutnya, anggota DHI berasal dari pelayaran, perkapalan, geodesi dan geomatika, serta penginderaan jauh dan pengamat kemaritiman.

Salah satu anggota DHI berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr Ing Widodo S Pranowo, yang tergabung dalam UPT International Maritime Reserch and Training Center.*

 

Exit mobile version