Darilaut – Erosi garis pantai dan hilangnya pepohonan telah mengubah lokasi tempat para nelayan biasa menambatkan perahu mereka.
Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan komunitas nelayan—mengenai tempat berkumpulnya spesies ikan tertentu dan kedalaman habitatnya—kini tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya.
Di perairan tersebut, seorang nelayan, Ali Hamis Daudi, menyaksikan perubahan wajah Pangani
“Jika datang terlambat, Anda mungkin tidak akan menemukan tempat untuk menambatkan perahu,” ujar Daudi seperti dikutip dari UN News.
“Dulu, kami tahu persis di kedalaman berapa spesies ikan tertentu biasa berada. Sekarang, ikan-ikan itu telah berpindah.”
Menangkap ikan pun, menurutnya, kini menjadi tantangan berat.
Perubahan yang terjadi di Pangani merupakan salah satu wujud lokal dari pergeseran global.
Hampir 770 juta orang—atau sekitar satu dari setiap 10 penduduk Bumi—tinggal di wilayah pesisir yang ketinggiannya kurang dari lima meter di atas garis pasang tertinggi, demikian menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai tantangan akibat kenaikan permukaan laut.
Rata-rata permukaan laut global naik sebesar 4,7 milimeter per tahun antara tahun 2014 dan 2023. Pada tahun 2024, kenaikan tahunan tersebut mencapai rekor tertinggi sebesar 5,9 mm.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh dua dampak pemanasan global akibat aktivitas manusia: mencairnya gletser dan lapisan es, serta pemuaian air laut seiring dengan meningkatnya suhu samudra.
Namun, di Pangani, pengukuran global tersebut berdampak nyata dalam bentuk masalah lokal yang serius.
“Ketika air asin masuk ke wilayah daratan dan memengaruhi sektor pertanian, hal itu pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan secara keseluruhan,” kata Clara Makenya, perwakilan UNEP di Tanzania.
Dampaknya juga meluas hingga ke pasokan air tawar dan infrastruktur, ujarnya. Air asin dapat mempercepat kerusakan peralatan dan membuat air tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
Langkah Perlindungan
Upaya untuk melindungi Pangani telah dilakukan melalui berbagai cara. UNEP mendukung langkah-langkah berbasis alam, seperti penanaman mangrove dan pemulihan terumbu karang, serta pembangunan infrastruktur pelindung seperti tembok penahan ombak (seawall).
Tidak ada satu solusi tunggal yang dapat diterapkan untuk seluruh garis pantai.
“Infrastruktur dan sistem berbasis alam saling melengkapi satu sama lain,” kata Makenya.
“Yang terpenting adalah menentukan pendekatan mana yang cocok untuk lokasi tertentu. Dalam kasus Pangani, pendekatan gabungan ini kemungkinan besar akan memberikan hasil terbaik.”
Daudi telah melihat sendiri keterbatasan dari sejumlah upaya penanganan. Upaya menanam mangrove di Magarawani gagal, ujarnya, karena kondisi tanah berpasir di sana tidak cocok.
Pohon cemara laut (Casuarina) yang ditanam sebagai gantinya pun tidak mampu bertahan menghadapi terjangan laut.
“Kami sempat mencoba menanam pohon cemara laut,” kata Daudi, namun semuanya hancur diterjang laut.
Pertanyaan besar yang dihadapi Pangani—apakah masyarakat dapat beradaptasi di tempat tinggal mereka saat ini atau pada akhirnya harus mundur.
Daudi mengatakan untuk menghentikan abrasi di sini, mungkin perlu dibangun tembok penahan ombak.
“Jika tembok dibangun, air laut tidak akan merangsek lebih jauh ke daratan,” ujarnya.
”Jika tidak, masalah ini akan terus memburuk; pada akhirnya pelabuhan ini akan hancur, dan kami terpaksa memindahkan perahu-perahu kami ke jalan raya.”
Iddi tidak lagi yakin bahwa bertahan di tempat itu adalah solusinya.
Hal terpenting adalah pemerintah memberikan ganti rugi kepada kami semua yang terdampak. “Berikan kami ganti rugi dan izinkan kami meninggalkan kawasan ini,” kata Iddi.
Bagi Steven, seorang petani kelapa, tanaman mangrove telah menyampaikan pesan serupa.
Di area tempat mangrove merambah sepanjang tepian sungai, Steven meyakini bahwa perdebatan mengenai apakah warga harus tetap tinggal di sana pada dasarnya sudah terjawab.
“Kawasan-kawasan itu,” ujarnya, “sudah diambil alih.”