Negara Peserta IGR 4 Hasilkan Deklarasi Bali

KLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Siti Nurbaya Bakar. FOTO: KLHK

Bali – Negara peserta Pertemuan Intergovernmental Review (IGR) ke empat menyepakati untuk memperkuat program aksi global perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Pertemuan hari terakhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) ini membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan, akhirnya menghasilkan kesepakatan antar negara dalam bentuk Deklarasi Bali.

“Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Siti Nurbaya Bakar MSc, saat penutupan IGR4 di Nusa Dua Bali, Kamis (1/11).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Menteri Siti Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif, dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan dan transfer teknologi.

Sebagai komitmen serius Indonesia, dan sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bali, Menteri Siti Nurbaya akan mengusulkan dan akan berkonsultasi dengan badan Lingkungan Hidup PBB untuk mengambil kesempatan kebersamaan negara-negara di dunia saat COP Ke 24 UNFCCC guna mendukung dialog tentang Inisiatif Kapasitas Daerah terkait pencemaran laut yang terhubung dengan kegiatan berbasis lahan.

Dialog ini akan diselenggarakan di Paviliun Indonesia di Katowice, Polandia, pada 12 Desember 2018 mendatang. Indonesia telah dan akan terus mendorong usulan untuk Capacity Centre for Clean seas atau pusat inisiatif perlindungan lingkungan ekosistem laut.

Melalui pertemuan IGR-4 yang berlangsung selama dua hari, Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa negara peserta telah memberi pesan kuat pada dunia, bahwa peran pemerintah sangat penting dan Indonesia akan terus berkomitmen serius dalam upaya melindungi lingkungan laut dari kegiatan berbasis lahan.

Hal ini telah dibuktikan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya sampaikan terimakasih kepada Sekretariat badan lingkungan PBB, delegasi semua negara anggota, dan delegasi lainnya yang telah membuat pertemuan penting ini berjalan produktif dan sukses,” kata Siti Nurbaya.

Badan Lingkungan PBB (UN Environment) memberikan apresiasi atas peran penting dan komitmen kuat yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, dalam berbagai upaya pengelolaan lingkungan dengan tujuan global.

“Komitmen Indonesia terlihat nyata dari kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya. Ini terlihat melalui kerja-kerja yang sudah dilakukan,” kata koordinator GPA UN Environment, Habib El-Habr.

Menurut Habib, sambutan Menteri Siti Nurbaya saat pembukaan IGR-4 sudah merefleksikan komitmen dan pesan kuat dari Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan pencemaran laut secara global.

“Indonesia sudah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam memerangi polusi di laut, dan ini sangat kami apresiasi,” ujarnya.

Regional Director UN Environment Asia Pacific, Dechen Tsering mengatakan, ada dua peranan penting Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup global. Pertama, terkait dengan pengelolaan gambut, dan kedua adalah terkait dengan tata kelola kelautan.

“Indonesia sangat terlibat aktif di dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut. Peran dan komitmen Indonesia ini sangat penting artinya bagi lingkungan global,” katanya.

IGR-4 merupakan ajang badan lingkungan PBB. Tema yang diangkat pada pelaksanaan kali ini adalah ‘Pollution in Ocean and Land Connection‘.

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 diselenggarakan di Montreal, Kanada pada tahun 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing, China tahun 2006, dan pertemuan IGR ke-3 di Manila, Phillippina pada tahun 2012.

Pada IGR-4 hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly. Sebanyak 400 delegasi ini berasal dari 89 negara anggota UN Environment.*