Jakarta – Pelabuhan Bitung saat ini sedang dikembangkan pemerintah untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (Bitung) yang menjadi program prioritas pembangunan.
Melalui pengembangan Pelabuhan Bitung, pemerintah ingin memaksimalkan ekspor dan impor barang di Sulawesi Utara.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung Pelabuhan Bitung bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja lain, Jumat (5/7) pekan lalu.
“Banyak yang ingin masuk ke sini, ini ujung yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia bagian Timur. Ini ada kekuatan yang bisa dipakai di sini, baik untuk mengekspor maupun mengimpor barang-barang tertentu,” ujar Presiden Jokowi.
Pelabuhan Bitung masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target sebagai Pelabuhan Hub Internasional.
Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batubara, minyak bumi, dan kayu lapis).
Menteri Perhubungan Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan Pelabuhan Bitung dan sekitarnya akan meningkatkan kapasitas pelabuhan menjadi sekitar 2,7 juta TEUs.
Menurut Menhub, di pelabuhan Bitung eksisting itu kapasitasnya 1,5 juta TEUs, di KEK 600 ribu TEUs dan di Lembeh 600 ribu TEUS, sehingga total menjadi 2,7 juta TEUs.
Untuk biaya konstruksi tahap I yakni pengembangan pelabuhan eksisting adalah sebesar Rp. 1,08 triliun dan tahap II yaitu pengembangan KEK Bitung adalah sebesar Rp 1,84 trilun.*
Berlangganan untuk menerima notifikasi berita terbaru Dari Laut Indonesia
Komentar tentang post