Untuk implementasi kegiatan, Ninik menyarankan agar BPIP melibatkan organisasi wartawan. Selain wartawan, masyarakat juga penting diedukasi.
Oleh karena itu, semua pihak perlu membangun strategi agar pemberitaan yang berperspektif keberagaman dan kebinekaan mewarnai media.
“Perjanjian Kerja Sama ini akan membuka ruang-ruang dialog termasuk kultural, dengan garda depan wartawan,” ujarnya.
Perjanjian Kerja Sama dengan materi muatan pendidikan bukan hanya untuk wartawan tapi juga untuk publik, serta terkait kampanye ideologi Pancasila.
Ketua Komisi Pendidikan, Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan media adalah cermin dari masyarakat. Ketika media terbelah, masyarakat juga terbelah, demikian pula sebaliknya.
“Pasca Pemilu 2014-2019, media belum sembuh dari keterbelahan itu,” ujar Tri.
Wartawan, kata Tri, harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Jurnalisme harus bekerja untuk kebenaran dan bertanggung jawab kepada publik.
“Harus disiplin verifikasi, harus check and recheck, serta minimal harus cover both side,” kata Tri.
Berita Provokatif dan Hoaks
Sementara Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Hartri Sirait, mengatakan inisiatif kerja sama dengan Dewan Pers ini dilandasi kekhawatiran akan situasi dan kondisi yang kian memanas.
Komentar tentang post