Darilaut – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peran pemerintah daerah dinilai sangat penting karena laju pembangunan di daerah sangat masif.
Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim butuh komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Hasil pengamatan dan catatan BMKG, tahun 2020 merupakan tahun terpanas kedua di Indonesia.
Pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu rata-rata permukaan pada tahun 2020 lebih tinggi 0,7°C dari rata-rata periode referensi tahun 1981-2010.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, mengatakan, situasi ini, memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.
Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrem, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara.
World Meteorological Organization (WMO) juga telah mengeluarkan rilis, suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat meski terjadi La Nina.
Selain itu, temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat celcius lebih tinggi dari pada tahun 1850-an.
“Saya berharap fakta-fakta ini dapat perhatian kita bersama guna mencegah pemanasan global semakin parah,” kata Dwikorita.
Dwikorita mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim.
Seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat, ataupun mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025, dan naiknya muka air laut.
Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar.
Mengatasi persoalan perubahan iklim, kata Dwikorita, adalah tugas yang cukup menantang. Karena ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah, dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.
Misalnya lebih menggencarkan penghijauan secara tepat, pengendalian tata ruang secara lestari, pencegahan masif terhadap karhutla, menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
Jika komitmen hanya dilakukan satu daerah saja, menurut Dwikorita, hal tersebut menjadi kurang berarti. Kita harus membangun persepsi bersama bahwa perubahan iklim ini adalah sebuah kerisauan dan ancaman bersama yang juga harus dimitigasi bersama-sama, karena dampaknya tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah.
Dwikorita menyampaikan hal ini dalam webinar yang digelar Deputi Bidang Klmatologi, BMKG, Jumat (6/8).
Webinar ini diselenggarakan dalam rangka purna tugas dan didedikasikan kepada sosok Deputi Bidang Klimatologi, Herizal yang memiliki peran sentral sebagai personil terdepan dalam menjalankan tugas dan fungsi keorganisasian di bidang iklim dan kualitas udara, sehingga dapat jadi contoh untuk generasi penerus berikutnya.
Tema webinar “Menuju layanan prima iklim dan kualitas udara dengan menjaga ketahanan sistem yang sudah ada, memperkuat kondisi eksisting, untuk masa depan yang lebih baik.”
Hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut, Agus Justianto Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Christoph Zellwenger dari Global Atmosphere Watch (GAW) World Calibration Centre, dan Martin Steinbacher dari Science Activity Center, Switzerland.
BMKG pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kecakapan SDMnya dan keandalan teknologinya untuk observasi, processing, analisis, prakiraan, prediksi, proyeksi dan peringatan dini, agar tren dan anomali iklim dan cuaca serta potensi kejadian ekstrem dapat terdeteksi lebih dini, sehingga upaya antisipasi dan mitigasi bersama semua pihak dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.