Bali – Pemerintah mendukung blended finance (pembiayaan campuran) dengan pemberian insentif berupa regulasi. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan saat membuka secara resmi Forum Tri Hita Karana (THK) di Bali, Rabu (10/10).
Tidak sedikit proyek-proyek yang akan ditandatangani di akhir acara dan kebanyakan berhubungan dengan Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), seperti lingkungan hidup.
“Sampah laut, sampah plastik dan lain sebagainya,” ujar Menko Luhut.
Pemerintah akan membantu dengan memberikan insentif berupa regulasi, seperti Peraturan Presiden tentang sampah dan banyak lagi. Forum THK akan berlangsung hingga hari ini (11/10). Proyek-proyek besar akan dipresentasikan, investasi dan komitmen yang terkait dengan SDGs.
Forum ini dipersiapkan sejak 1.5 tahun lalu. Sejak itu, mulai diperkenalkan metode blended finance.
“Saat itu akhirnya kami setuju dengan metode pembiayaan ini, karena kami tidak ingin menggantungkan semua biaya pembangunan hanya kepada APBN, terutama dengan yang berhubungan dengan SDG’s,” kata Luhut.
Dukungan dari pemerintah ini juga disetujui oleh Stewart James, Global Public Affairs of HSBC salah satu partner pada forum ini. “Tantangan pembiayaannya tidak kecil, sehingga untuk memperkecil risiko, kami butuh support dari pemerintah agar metode pembiayaan ini bisa sukses,” ujar James.
Presiden Yayasan United in Diversity (UID) yang juga salah satu penyelenggara forum Mari Pangestu mengatakan, kunci dari keberhasilan blended finance adalah kerjasama.
“Membangun rasa percaya itu membutuhkan kerjasama, antara lain dari pemerintah dan sektor swasta yang menjadi rekan dalam upaya ini,” ujarnya.
Dengan adanya forum ini kita bukan hanya membicarakan bagaimana mencapai SDG’s tetapi juga bagaimana agar SDG’s ini bisa terwujud. Pembiayaan ini lebih mempertimbangkan biaya sosial ke depan, sehingga harus ramah lingkungan agar dapat menarik investor yang fokus kepada aspek lingkungan.
“Proyek-proyek pembangunan kita yang berhubungan dengan SDG’s jumlahnya tidak sedikit seperti ecotourism, lingkungan hidup, health, ekonomi perempuan dan lain-lain,” kata Mari.
Tiga tahun lalu Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, 40 persen bersumber dari APBN. Banyak dari target-target tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri.
Mari mengatakan, melalui forum ini mereka akan meilihat proyek mana saja yang cocok dengan metode pembiayaan ini. Akan dilihat pertumbuhan seperti apa yang bisa berkelanjutan untuk Indonesia dan apa keinginan investor. Dari situ bisa dilihat bentuk pembiayaannya
“Jadi kita harus melakukan kerjasama antara sektor swasta, masyarakat dan para pemangku kepentinganm,” katanya.
Menurut Mari, hal ini tidak terlalu sulit karena banyak program dan proyek Indonesia yang seiring dengan mencapaian SDG’s, seperti green sukuk bond, green bond dan OJK pun telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan dan banyak lagi.
Forum THK didukung oleh mitra termasuk World Bank Group, IMF dan lain-lain. Dalam acara ini dibahas blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan negara.
Acara ini diadakan paralel dengan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang sampai hari ini telah mencatat peserta sebanyak 35.557 orang.*
Komentar tentang post