Enric Sala dan Rashid Sumaila menyampaikan bahwa sumber daya perikanan di laut lepas yang sebenarnya dapat dinikmati oleh semua negara, nyatanya hanya dinikmati oleh beberapa distant fishing nations yang kapasitas eksploitatifnya sangat tinggi.
“Kapal-kapal milik negara-negara tersebut terus melakukan pelanggaran di laut lepas karena lemahnya monitoring. Oleh karenanya, transparansi menjadi sangat penting,” ujar Tony Long.
Masukan lainnya juga datang dari delegasi European Union, PEW Charitable Trust, serta profesor dari University of California dan University of Oxford.
Rekomendasi yang dihasilkan, seperti penutupan seluruh laut lepas dari kegiatan penangkapan ikan untuk konservasi dan penetapan moratorium untuk beberapa wilayah laut lepas. Kemudian, pembenahan tata kelola perikanan untuk mengubah beberapa pengaturan terkait transparansi, beban pembuktian, dan pemberian sanksi.
Laporan akhir yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan Kertas Kerja High Level Panel (HLP) on Sustainable Ocean Economy. HLP diagendakan akan bertemu pada side event United Nations General Assembly (UNGA) 2019 di New York dan forum-forum kelautan lainnya seperti United Nations (UN) Ocean Conference 2020 di Lisbon, Portugal dan Our Ocean Conference (OOC) 2019 di Oslo, Norwegia.*
Komentar tentang post