Darilaut – Perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia menyepakati pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Pemberdayaan Masyarakat. Konsorsium tersebut sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pertukaran praktik baik.
”Perguruan tinggi juga berkomitmen mengoptimalkan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung program prioritas pemerintah,” kata Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Prof. Dr. Eduart Wolok, seperti makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, Cek Kesehatan Gratis, dan Program 3 Juta Rumah di 40.000 desa pada periode 2026–2029.
Hal ini disampaikan Prof. Eduart saat Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama MRPTNI mendeklarasikan komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi untuk mendukung agenda nasional pemberdayaan masyarakat, pada Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya pada Kamis (14/8).
Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan, menurut Prof. Eduart, mencakup KKN Tematik, Inkubasi Usaha Mikro dan Startup Desa, Sekolah Desa/Akademi Rakyat. Kemudian, Kampus Tani/Kampus Nelayan, Klinik Konsultasi Gratis.
Selanjutnya, ”Beasiswa Berbasis Dedikasi Sosial, Digitalisasi dan Literasi Teknologi, Riset Tindakan Partisipatoris, Program Magang Sosial, serta Pusat Inovasi Desa,” ujar Prof. Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Prof. Eduart menjelaskan bahwa para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia menyatakan tekad untuk menjadi bagian integral pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam pengentasan kemiskinan.
Deklarasi ini dilandasi semangat gotong royong, tanggung jawab akademik, dan moral kebangsaan, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 serta MoU kerjasama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan FRI dan MRPTNI.
Pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan kemandirian masyarakat juga diinternalisasikan ke dalam setiap program pengabdian, kata Rektor UNG.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan pentingnya kolaborasi luar biasa untuk menghapus kemiskinan.
“Kemiskinan harus kita tuntaskan menjadi nol persen pada tahun 2026. Karena itu, kolaborasi pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan adalah pekerjaan serius, membutuhkan peran semua pihak secara extraordinary,” ujarnya.
“Untuk mengatasi semua itu tentu perlu tumpuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap, baik FRI maupun MRPTNI menjadi bagian utama yang mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat.”
Ketua FRI yang juga Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan atau Cak Hasan mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan merupakan bentuk komitmen Unesa bersama perguruan tinggi se-Indonesia untuk memperkuat dampak dalam mendukung agenda nasional pemberdayaan masyarakat.
Menurut Cak Hasan, Unesa siap berperan aktif dalam menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, termasuk di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.