Perlindungan Hiu Paus di Indonesia Lebih Ketat Dibanding Aturan CITES

Hiu Paus (Rhincodon typus). FOTO: DARILAUT.ID

Jakarta – Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Andi Rusandi mengatakan, upaya konservasi hiu dan pari yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jauh lebih ketat daripada pengaturan CITES. Misalnya, penetapan perlindungan penuh hiu paus dan pari manta yang di CITES hanya Appendix II.

Hal ini disampaikan dalam Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP18) — konferensi global yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar resmi dibuka di Jenewa – Swiss, Sabtu (17/8).

Perlindungan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Keluatan dan Perikanan Nomor 18/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan status perlindungan penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

KKP juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 61/Men-KP/ 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam Appendix CITES sebagai acuan dalam implementasi CITES untuk spesies akuatik. Tercatat sejak tahun 2015 sudah dilakukan penanganan 15 kasus pelanggaran peraturan perlindungan Hiu dan Pari di Indonesia.

Pada hari yang sama, Indonesia menjadi tuan rumah side event yang mengusung tema “Indonesia’s Conservation Initiatives: Curbing Illegal Wildlife Trade and Strengthening Legal Market System”.

Side event ini bertujuan menyampaikan capaian konservasi yang telah dilakukan Indonesia dalam perlindungan dan pemanfaatan lestari spesies. Selain itu, penguatan sistem perdagangan legal yang berkelanjutan, penegakan hukum dan penguatan kebijakan untuk pemenuhan kewajiban konvensi CITES, termasuk untuk hiu dan pari.

Tampil sebagai pembicara, Pemerintah Indonesia (KKP, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Malaysia, Pemerintah Republik Tiongkok dan ASEAN Centre Biodiversity. Side event diikuti lebih dari 150 peserta, dibuka dengan sambutan dari Duta Besar Hasan Kleib, Perwakilan tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Menurut Hasan Kleib, perdagangan ilegal satwa liar merupakan tantangan global yang membutuhkan perhatian serius karena menimbulkan ancaman penurunan spesies, kerusakan ekosistem serta pemiskinan masyarakat lokal. Sehingga, tidak hanya menjadi isu konservasi tapi juga multidimensi dan sangat kompleks.

“Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat dan mempercepat tindakan menghadapi tantangan perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang,” katanya.

Untuk memastikan keberlanjutan, dokumen Non Detriment Finding (NDF) hiu lanjaman, telah disertai dengan kuota tangkap. Untuk ketelusuran produk hiu dan pari, KKP melalui UPT BPSPL melakukan monitoring perdagangan dengan pendataan di lokasi pendaratan dan verifikasi produk hiu dan pari yang akan dilalu lintaskan antar pulau, antar provinsi maupun tujuan ekspor.

Perlindungan habitat hiu dan pari juga dilakukan melalui pembentukan kawasan konservasi perairan guna melindungi habitat-habitat kritis hiu dan pari. Kolaborasi bersama masyarakat juga dilakukan melalui pembinaan kelompok masyarakat (KOMPAK) untuk mengatasi penangkapan ikan illegal dan perdagangan illegal, penguatan fungsi pelabuhan perikanan melalui pendataan dan meningkatkan kesadaran nelayan untuk melaporkan hasil tangkapannya.

Namun, tantangan besar yang masih dihadapi, antara lain, data dan informasi untuk mendukung ketelusuran produk hiu dan pari sebagai basis penetapan dan monitoring realisasi kuota. Ketersediaan SDM untuk monitoring perdagangan dan ketelusuran, serta dibutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait baik di Indonesia maupun dengan negara-negara importir untuk mengatasi perdagangan ilegal.*

Exit mobile version