Jakarta – Untuk pertama kali dalam sejarah, produk perikanan tuna Indonesia saat ini bisa bersertifikat dengan standard internasional. Bahkan skor kepatuhan Indonesia untuk perikanan tuna terus meningkat.
Karena itu, pendaftaran kapal perikanan Indonesia di RFMOs (Regional Fishery Management Organization) agar tangkapan tuna berdaya saing tinggi. Selain itu, hasil tangkapan ini dapat diterima seluruh pasar ekspor dengan tingkat ketertelurusan yang sudah bisa terpantau secara online.
“Kapal-kapal yang telah terdaftar di RFMO umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, pendataan melalui eletronik logbook yang datanya jauh lebih valid dan bermanfaat untuk bahan perencanaan pengambilan kebijakan lebih lanjut,” kata Kepala Subdit Sumberdaya Ikan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda, Kamis (8/8) melalui akun Twitter @Om_trian.
RFMOs menilai kepatuhan pemerintah Indonesia, antara lain, apakah aturan memenuhi standard regional dan internasional. Perbaikan tata kelola perikanan tuna yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah menyebabkan nilai kepatuhan Indonesia di IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) meningkat, bahkan sejajar dengan Uni Eropa.
Bagi kapal perikanan Indonesia yang mendaftar ke RFMO juga tidak dipungut biaya atau gratis. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik dan prosesnya cepat sesuai dengan persyaratan yang ada.
Sebelumnya, dalam kegiatan di Bogor pertengahan Juli lalu, Trian mengatakan, Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi aturan Internasional dalam hukum nasional terkait dengan pemanfaatan tuna dan sejenisnya. Perlu ditekankan bahwa pemanfaatan dan konservasi tuna di wilayah ZEE dan Laut Lepas harus dilakukan melalui kerjasama internasional (RFMO).
“Negara bukan anggota RFMO tidak boleh memanfaatkan tuna dan sejenisnya sebagaimana diatur oleh Resolusi atau CMM RFMO,” ujar Trian. “Tuna dan sejenisnya wajib dimanfaatkan mengikuti aturan internasional.”
Menurut Trian, melalui UU 17/1984, pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Selanjutnya UNIA 1995 sebagai peraturan pelaksanaan yang diratifikasi melalui UU 21/2009. Aturan tersebut selanjutnya menjadi dasar pengelolaan tuna yang dilakukan secara regional.
Selanjutnya, melalui Perpres 9/2007, Perpres 109/2007 dan Perpres 61/2013, Indonesia telah meratifikasi Agreement/Convention IOTC, CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna) dan WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Commission), menjadi anggota penuh. Secara legal Indonesia dapat memanfaatkan tuna di wilayah RFMO tersebut.
Sesuai dengan UU 24/2000, bab I pasal (2) dan bab IV pasal 15 (2) dijelaskan dengan meratifikasi Agreement RFMOs, maka Indonesia telah menyatakan mengikat diri pada perjanjian tersebut. Juga harus mengadopsi Resolusi yang diputuskan oleh RFMO.
Sebelum menjadi anggota CCSBT, kata Trian, nelayan Indonesia menangkap tuna sirip biru sebagai bycatch, tetapi tidak bisa memasarkan secara internasional karena belum menjadi anggota.
“Harga 1 ekor bluefin tuna bisa menyamai harga mobil Camri. Sayang banget kan,” ujarnya
Kemudian, pada 2012, KKP telah menerbitkan Permen KP No 12 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Dalam Permen KP ini terkait kewenangan perizinan kapal yang beroperasi di laut lepas dan pendaftaran kapal ke RFMOs.
Dalam bab II, pasal 3 (3) disebutkan bahwa kapal perikanan yang diperbolehkan beroperasi adalah > 30 Gros Ton (GT) atau LOA > 15 meter. Pada Pasal 4 (3) disebutkan bahwa izin kapal tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal. LOA adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang.
Trian mengatakan, izin kapal di atas 30 GT sesuai dengan aturan umum Permen Usaha Penangkapan Ikan diterbitkan oleh Pusat. Adapun kapal dibawah 30 GT izin oleh Pemerintah Daerah, termasuk ukuran kapal dibawah 30 GT yang mempunyai panjang kapal (LOA) > 15 meter.
Jadi jelas ada kapal di atas 15 meter dibawah 30 GT yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan alasan untuk memberikan manfaat pemasukan daerah dan sesuai dengan aturan penerbitan izin kapal bahwa walaupun kapal berukuran diatas 15 meter bila dibawah 30 GT, izin diterbitkan daerah.
Merujuk UU 23 tahun 2014 Pasal 27, kewenangan daerah mengelola sumberdaya alam sampai 12 nm (nautical mile).
“Faktanya, banyak izin kapal daerah beroperasi ke Zona Ekonomi Ekslusif bahkan Laut Lepas. SIPI yang diterbitkan daerah tidak membatasi jarak vertikal dimana kapal bisa beroperasi,” kata Trian.
Adapun pendaftaran kapal di RFMO diatur dalam Permen KP 12/2012, pada bab VI, pasal 14. Pada ayat (1) kewenangan diberikan kepada Direktur Jenderal untuk mendaftarkan kapal yang telah memiliki SIPI/SIKPI untuk beroperasi di laut lepas.
Tata kelola ini kemudian diperbaiki. Prosedur pendaftaran kapal perikanan ke RFMO ditetapkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis yang diatur dalam Keputusan Dirjen No 65/2015. Keputusan Dirjen ini menjadi acuan pelaksanaan pendaftaran.
Pada bab II bagian B Keputusan Dirjen 65/2015 diatur bahwa kapal yang bisa didaftarkan adalah wajib didaftarkan sesuai resolusi/ketentuan IOTC, WCPFC, CCSBT dan IATTC (Inter-Atlantic Tropical Tuna Commission).
Resolusi 15/04 IOTC menyebutkan, kapal berukuran LOA > 24 meter yang melakukan operasi penangkapan tuna di Zona Ekonomi Ekslusif WPP 571, 572, 573 serta kapal < 24 meter LOA menangkap tuna sampai ke laut lepas wajib didaftarkan.
Keputusan Dirjen 65/2015 pd Bab II (B) menyempurnakan dan mengisi kekosongan hukum, yaitu untuk memenuhi persyaratan oleh pasar ekspor, kapal perikanan dengan panjang LOA < 24 meter ke bawah dapat didaftarkan ke IOTC.
Dapat disimpulkan, pendaftaran kapal ke RFMO dapat dilakukan terhadap kapal dengan LOA > 15 meter, namun < 30 GT. Pendaftaran sesuai permohonan nelayan yang memiliki SIPI dengan fakta kapal ini beroperasi sampai ke laut lepas.
Sesuai dengan ketentuan IOTC, setiap kapal ikan < 24 meter, memiliki SIPI dan dapat beroperasi sampai ke laut lepas wajib didaftarkan oleh pemerintah Indonesia ke IOTC.
Bagaimana dengan WCPFC? CMM 2018-06 WCPFC menetapkan bahwa semua kapal perikanan yang menangkap kelompok tuna dan sejenisnya yang dikelola WCPFC di ZEE WPP 716 dan 717 dan Laut Lepas Pasifik wajib didaftarkan di WCPFC.
Aturan kewajiban pendaftaran kapal di WCPFC jauh lebih luas lagi cakupannya. Keputusan Dirjen 65/2015 sudah mengakomodasi cara pendaftaran kapal sesuai aturan WCPFC ini.
Bagaimana dengan CCSBT? Resolusi CCSBT tahun 2015 jauh lebih ketat lagi. Setiap kapal (apapun jenis dan ukurannya) bila menangkap Tuna Sirip Biru di WPP 573 dan laut lepas wajib didaftarkan, tagging dan hanya boleh diperdagangkan dengan CDS.
Sesuai UU 24/2000, kewajiban negara yang terikat dengan perjanjian internasional untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan RFMOs tersebut. Keputusan Dirjen 65/2016 adalah dasar pelaksanaan pendaftaran kapal yang sesuai dengan aturan RFMOs.
Jadi, kapal < 30 bisa didaftarkan di RFMO. Bahkan wajib didaftar bila masuk dalam cakupan ketentuan yang telah ditetapkan RFMOs.
Pendaftaran ke RFMOs untuk kapal izin daerah > 15 meter, yang faktanya beroperasi ke laut lepas atau menangkap SBT (Southern Bluefin Tuna) ini semakin penting dilakukan untuk menjamin kepastian usaha, menjamin keselamatan dan agar berdaya saing.
“Bayangkan bila kapal menangkap SBT (Tuna Sirip Biru Selatan), tapi tidak bisa dijual atau diekspor, maka nilai yang diperoleh nelayan yang menangkap tuna tersebut akan sangat jauh berkurang,” ujar Trian.*
Komentar tentang post