Darilaut – Ketegangan meningkat menjelang akhir perundingan COP31 di Antalya, Turki, pada Jumat (20/11). Para aktivis memperingatkan bahwa perundingan ini terancam gagal, sementara para negosiator berupaya keras mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh hampir 200 pemerintah.
Sementara sekelompok negara dari Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik menentang draf kesepakatan COP31 yang diusulkan. Mereka menuntut tindakan nyata terkait bahan bakar fosil serta pendanaan iklim yang lebih kuat.
Melansir UN News, negara-negara yang biasanya tidak bernegosiasi dalam satu kelompok tampil bersama dalam sebuah konferensi pers di Antalya pada hari Jumat. Mereka menyampaikan pesan kepada Presidensi COP31: draf kesepakatan yang ada saat ini masih belum memadai.
Dipimpin oleh Prancis dan Panama, sejumlah menteri serta perwakilan dari berbagai negara—termasuk Belgia, Pantai Gading, Finlandia, Yunani, Guatemala, Spanyol, Swedia, dan Vanuatu—bergabung untuk menuntut aksi iklim yang lebih tegas.
“Kita tidak bisa mengatakan kepada dunia bahwa kita kini menuju ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius, namun tetap menjalankan segalanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa,” ujar Menteri Transisi Ekologi Prancis, Monique Barbut.
Ia menegaskan bahwa bagi banyak pihak, krisis iklim bukanlah sekadar isu antara negara “Utara” atau “Selatan”, melainkan persoalan kelangsungan hidup.
Menteri Lingkungan Hidup Panama, Juan Carlos Navarro—yang sempat menjadi sorotan awal pekan ini karena menyatakan bahwa negaranya akan mengajukan keberatan resmi terhadap kesepakatan COP31 apa pun yang tidak memuat ketentuan mengenai bahan bakar fosil—menyampaikan sikap yang sama.
Keputusan dalam konferensi iklim PBB umumnya diambil melalui konsensus; artinya, keberatan resmi dari satu negara saja dapat menggagalkan sebuah kesepakatan.
Oleh karena itu, peringatan dari Panama berpotensi menunda atau bahkan menggagalkan pengesahan kesepakatan akhir COP31 di tengah waktu yang kian menipis.
“Tidak dapat diterima jika sebuah COP atau dokumen kesepakatan utama bahkan tidak menyebutkan bahan bakar fosil sama sekali; kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi,” ujarnya.
Perselisihan ini menggemakan peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyampaikan kepada para pemimpin dunia di Antalya pekan lalu bahwa pemerintah harus mempercepat transisi untuk meninggalkan bahan bakar fosil, melindungi pekerja dan masyarakat, serta menyalurkan pendanaan iklim yang telah dijanjikan kepada negara-negara berkembang.
Ia menyerukan agar pendanaan untuk adaptasi ditingkatkan hingga tiga kali lipat pada tahun 2035, serta mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan tak terduga (windfall profits) dari perusahaan bahan bakar fosil guna membantu negara-negara rentan pulih dari bencana iklim.
“Pihak yang mencemari harus membayar,” tegasnya, seraya memperingatkan bahwa dunia tidak bisa lagi menunda-nunda.
“Anda mencemari; Anda harus membayar. Sebenarnya sesederhana itu. Anda yang menyebabkan masalahnya, maka Anda harus ikut memperbaikinya,” ujar Navarro.
Barbut juga menyoroti kontradiksi lain yang telah menjadi perhatian banyak pihak sejak draf kedua diterbitkan: meskipun bahan bakar fosil tidak disebutkan dalam draf tersebut, terdapat beberapa paragraf yang justru mempromosikan teknologi penangkapan karbon (carbon capture).
“Jadi, apa artinya ini? Artinya kita tidak mengakui apa sebenarnya masalah yang ada,” tegasnya.
Negara-negara telah menjabarkan enam prioritas yang ingin mereka lihat tercermin dalam perjanjian COP31:
• Sains: Memastikan bahwa keputusan terkait iklim benar-benar didasarkan pada bukti ilmiah.
• Bahan bakar fosil: Mengakui secara eksplisit perlunya transisi yang jelas dan teratur untuk meninggalkan bahan bakar fosil.
• Pendanaan iklim: Menuntut pihak yang paling bertanggung jawab atas emisi untuk berkontribusi secara adil dalam membiayai aksi iklim.
• Elektrifikasi bersih: Mempercepat peralihan menuju listrik yang dihasilkan dari sumber energi bersih dan terbarukan.
• Metana: Mempercepat pengurangan emisi metana, salah satu cara tercepat untuk memperlambat pemanasan global.
• Kerja sama internasional: Memperkuat koordinasi antara tiga Konvensi Rio yang mencakup perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggurunan.
