Darilaut – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika segera merampungkan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang media berkelanjutan.
Rancangan perpres tersebut pada dasarnya akan menata hubungan antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers nasional.
“Menkominfo mengajukan izin prakarsa untuk menyusun rancangan perpres tersebut. Saran saya, menkominfo bertemu perwakilan pers kemudian dalam satu bulan perpres ini harus selesai. Jangan lebih dari satu bulan,” kata presiden ketika memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Kamis (9/2).
Presiden akan mengikuti beberapa pembahasan mengenai perpres ini. Presiden juga telah mengundang beberapa tokoh pers untuk dimintai masukan tentang rancangan perpres media berkelanjutan tersebut agar mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Menurut Jokowi, pers nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utamanya adalah kebebasan pers. Selalu itu yang disuarakan tetapi apakah isu yang sekarang tetap sama?
“Isu itu sudah bergeser. Kurang bebas apalagi kita sekarang. Pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya,” ujarnya.
Sekarang ini, kata Presiden, masalah yang utama adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial (medsos) dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak bereaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan).
Dalam algoritma raksasa digital, ada kecenderungan mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional.
Sekarang ini, banyak sekali konten seperti itu dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik.
Hal semacam ini, kata Jokowi, tak boleh mendominasi masyarakat kita. Media konvensional yang memiliki redaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan. Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat.
“Saya mendengar, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” kata Presiden.
Melayangnya 60 persen belanja iklan yang diambil oleh media digital, terutama platform asing, mengartikan sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus. Larinya belanja iklan sebagian besar ke pihak asing.
Meski sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, sambung Jokowi, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.
Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, kata Predisen, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah langkah strategis.
Akan tetapi media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan.
Di tengah suasana seperti ini, kata Jokowi, media arus utama justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi.
“Penting sekali menjadi media rumah pembersih informasi yang akan selalu menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai sarana komunikasi yang memberi harapan pada kita semuanya,” ujarnya.
Peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimistisme.
Presiden meminta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama.
Memasuki tahun politik, pesan presiden, media massa harus terus berpegang teguh pada idealisme, objektivitas, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan pemilihan umum 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia.
Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sumatra Utara (Edy Rahmayadi), para kepala daerah, perwakilan negara sahabat, anggota Dewan Pers, serta para petinggi TNI dan Polri.
Komentar tentang post