Proyek USAID SEA Dukung 1,6 Juta Hektar Kawasan Konservasi Perairan

Lease Baseline Survey. FOTO: DOK. USAID SEA

Dari laut – Hingga saat ini, Proyek USAID SEA telah mendukung pembentukan dan pengesahan 14 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas hampir 1,6 juta hektar di Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.

Proyek yang berlangsung selama 5 tahun (2016-2021) dengan total dana lebih dari USD 31 juta ini merupakan dukungan Pemerintah Amerika melalui USAID (United States Agency for International Development) kepada Pemerintah Indonesia. Dana ini dalam upaya penguatan tata kelola sumber daya Perikanan dan konservasi laut di tiga provinsi dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 yang meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

USAID melalui Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dan penguatan sektor perikanan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Memenuhi amanat UU Kelautan No 27/2007, pencapaian Provinsi Papua Barat bersama USAID SEA adalah telah berhasilnya menyelesaikan rencana tata ruang laut provinsi Papua Barat di tahun 2019, dengan luasan pemanfaatan 7,246,608 ha perairan provinsi.

Dalam ruang pemanfaatan ini, Proyek SEA mendukung perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formalisasi hingga penetapan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan cakupan mencapai 680,000 ha (KKP Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch di Fakfak serta KKP Teoenebekia Seribu Satu Sungai Sorong Selatan).

Berdasarkan efektivitas pengukuran KKP, dua Kawasan yaitu Teluk Berau dan Teluk Nusa Lasi Van Den Bos telah mencapai level efektivitas 3 atau level hijau (nilai 100) yang menunjukkan level pengelolaan yang efektif.

Di sektor perikanan berkelanjutan, proyek SEA USAID juga mendukung penelitian, penilaian stok, merancang strategi pemanfaatan komoditas strategis yaitu ikan puri (teri) di Misool Selatan, Raja Ampat (dalam luasan ~76,000 ha), yang kedua ikan terbang di kawasan Fakfak (dalam luasan 639,000 ha).

Dalam mendukung pengelolaan nelayan skala kecil, proyek USAID SEA telah mampu mendorong pencatatan perahu dan kapal nelayan skala kecil dengan 454 kepemilikan BPKP bagi nelayan pemilik kapal sehingga memudahkan pencatatan serta akses bantuan dari pemerintah.

Dari sisi penegakan hukum di laut serta kepatuhan masyarakat di kawasan perairan telah terbentuk 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang telah dibekali modul pengawasan masyarakat yang lengkap serta buku saku Pokmaswas.

Dalam melindungi perikanan adat yang mengacu pada perlindungan Masyrakat Hukum Adat, 36 Kawasan Perikanan Adat (KPA) seluas lebih dari 260,000 ha telah terbentuk di kawasan Raja Ampat khususnya di Teluk Mayalibit dan Selat Dampier. KPA ini bahkan menetapkan 10 persen luasannya sebagai wilayah larang tangkap yang merupakan jejaring larang tangkap KPA terbesar di Indonesia.

Proyek USAID SEA juga telah mendampingi dan melatih 137 tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Pejuang Laut (11 persen perempuan).

Pelatihan ini telah menambah wawasan dan ketrampilan para Pejuang Laut dalam mensosialisasikan dan menjadi contoh langsung bagi pengelolaan kawasan pesisir dan perairan yang berkelanjutan dan praktik perikanan yang ramah lingkungan.

Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Proyek USAID SEA juga mendukung pembentukan forum untuk penguatan pengelolaan sumber daya laut, dan pelatihan bagi 207 peserta (22 persen perempuan) yang berasal dari pejabat pemerintah, nelayan maupun anggota masyarakat.

Selesainya proyek USAID SEA telah memberikan berbagai capaian pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi perairan di sejumlah kawasan di Indonesia.

Exit mobile version