Darilaut – Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan di atas angka 100 persen, belum memberikan dampak pada kesejahteraan petani. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Provinsi Gorontalo masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Hasil riset tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menemukan peningkatan Nilai Tukar Petani belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo. Temuan penelitian ini dipublikasikan pada Jambura Agribusiness Journal, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2026, halaman 153–175.
Penelitian berjudul “The Progressivity of Farmers’ Terms of Trade in Accelerating Fiscal Policy for Poverty Alleviation Programs in Gorontalo Province” ini ditulis akademisi UNG yaitu Fitri Hadi Yulia Akib, Syarwani Canon, Irawati Abdul, Mahludin H. Baruwadi, Mohammad Zubair Hippy, Mahyudin Humalanggi, Siti Rahmatia Machieu serta Alfred Salindeho dari Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung Sulawesi Utara.
Studi ini mengkaji hubungan kebijakan fiskal pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Nilai Tukar Petani (NTP), serta tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
Penelitian menggunakan data panel enam kabupaten/kota selama periode 2015–2024, dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis).
Salah satu temuan penting penelitian ini adanya kesenjangan antara indikator NTP dan kondisi kesejahteraan petani yang sesungguhnya.
NTP yang berada di atas 100 persen secara umum menunjukkan bahwa harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Namun, kondisi tersebut belum tentu menjamin pendapatan rumah tangga petani mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Kondisi ini semakin terlihat dari data kemiskinan tahun 2024. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Gorontalo tercatat mencapai 22,97 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,99 persen.
Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo berada pada angka 13,87 persen. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan indikator pertanian belum secara otomatis menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kesejahteraan petani dan pengurangan kemiskinan.
DAK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap NTP, yang mengindikasikan pentingnya alokasi anggaran yang lebih terarah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Sementara itu, DAU memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NTP.
Di sisi lain, DAU terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan DAU berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Adapun NTP dan DAK menunjukkan pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa NTP belum mampu menjadi variabel mediasi yang signifikan untuk menghubungkan DAU maupun DAK dengan penurunan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan daya tukar petani saja belum cukup untuk mendorong perubahan kesejahteraan secara menyeluruh.
Peneliti menjelaskan bahwa persoalan kesejahteraan petani di Gorontalo berkaitan dengan berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan kepemilikan lahan, rendahnya produktivitas, ketergantungan terhadap harga komoditas, meningkatnya biaya produksi, serta terbatasnya akses petani terhadap pasar dan teknologi.
Bahkan, sebagian petani masih mengelola lahan yang relatif sempit sehingga hasil pertanian belum mampu memberikan pendapatan yang memadai bagi kebutuhan rumah tangga.
Penelitian menyimpulkan perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Gorontalo cenderung tetap berada di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa petani pada umumnya memperoleh keuntungan dari kegiatan pertanian mereka.
Namun, angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan petani. Hal ini karena surplus (keuntungan/pendapatan) antara penerimaan usaha tani dan biaya usaha tani sering kali masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga memunculkan fenomena di mana NTP yang tinggi terjadi bersamaan dengan kemiskinan yang persisten dan signifikan.
