Tak Boleh Ambil Karang di Kawasan Konservasi dan Wisata

Ilustrasi karang hias. FOTO: DARILAUT.ID

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan, pengambilan karang hias di daerah konservasi dan daerah wisata tidak diperbolehkan sama sekali. Selain itu, berdasarkan aturan pengambilan di luar dua kawasan tersebut juga hanya boleh di lakukan di daerah yang tutupannya di atas 50 persen.

“Dulu ketika dilakukan groundcheck dan juga info dari LIPI ada yang mengambil di kawasan yang tutupannya di bawah 50 persen. Untuk itu hari ini kita bertemu untuk bicara dan menyelami masalah lebih detail agar ke depan ini harus ada solusi,” ujar Edhy saat pertemuan dengan Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), Kamis (7/11).

Dalam audiensi ini, Menteri Edhy didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, dan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. Sementara dari pihak AKKII hadir Ketua Umum AKKII Dirga Adhi Putra S, Ketua Dewan Pembina AKKII Suharsono, Wakil Ketua Dewan Pembina AKKII Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum AKKII Dirga Adhi Putra S., dan Sekretaris Jenderal AKKII Kelvin Brian Lee.

Karena itu, perlu dicari solusi agar konservasi alam dan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang menggantungkan hidup dari perdagangan karang hidup ini bisa diselaraskan. Menteri Edhy mempertanyakan komitmen pedagang karang hidup terhadap kelestarian lingkungan melalui pemenuhan permintaan pasar dengan kegiatan budidaya.

“Apa benar semua yang diperdagangkan itu adalah karang-karang budidaya semua? Karang budidaya semua atau alam semua? Kalau memang itu campuran dua-duanya, harus dipastikan dulu berapa persen hasil budidaya dan berapa persen dari alam. Ini yang harus dikaji terlebih dahulu,” kata Edhy.

Menurut Edhy, jika perdagangan karang hias diizinkan kembali, pengawasan untuk memastikan bahwa karang hias tidak diambil di daerah konservasi juga merupakan PR besar. Termasuk pengawasan budidaya karang hias yang mungkin dapat digunakan sebagai modus berbuat curang.

“Saya harus mendengarkan masukan dari berbagai sisi. Bisa jadi ada kelompok yang tidak setuju perdagangan karang hias diizinkan, bisa jadi ada yang merasa dirugikan. Kami harus hati-hati. Persoalan karang hidup ini menjadi fokus saya dan akan segera saya selesaikan,” katanya.

Menteri Edhy juga meminta pelaku usaha kooperatif dengan mengikuti segala peraturan yang ada agar menciptakan solusi terbaik bagi seluruh pihak. Termasuk tidak mengelabui petugas dengan mengakui terumbu karang alam sebagai hasil budidaya.

Menurut Edhy, semangat KKP mendorong perekonomian bangsa sangat tinggi. Akan tetapi, dalam merumuskan sesuatu yang menyangkut hajat bangsa dan orang banyak tak bisa dilakukan secara instan dan tergesa-gesa. “Kami butuh waktu untuk memikirkan, membahas, dan merumuskannya secara matang. Tapi mudah-mudahan tidak akan lama,” ujarnya.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Pembina AKKII Suharsono mengatakan, karang hias alam dan budidaya dapat dibedakan dengan mudah. Menurutnya, karang hias hasil budidaya pasti menempel pada substrat artificial yang digunakan untuk membudidayakan. Karang budidaya juga diberikan label (tagging) yang mencakup informasi tentang nama jenis, kode perusahaan, dan bulan penanaman untuk ketertelusuran.

Selain itu, menurut Suharsono, karang budidaya biasanya berbentuk rapi dan bagus, sedangkan bentuk karang alam biasanya lebih tidak teratur.*

Exit mobile version