Darilaut – Lautannya membentang luas ribuan kilo meter di Samudra Pasifik. Itulah Tuvalu, salah satu negara terkecil di dunia, dengan luas daratan hanya 26 kilometer persegi.
“Bagi Tuvalu, kenaikan permukaan laut bukanlah ancaman masa depan, melainkan kenyataan saat ini,” kata Perdana Menteri Tuvalu, Feleti Teo, kepada Majelis Umum PBB pada hari Jumat (25/9).
Ia memperingatkan bahwa kecepatan dan skala tindakan internasional masih jauh dari apa yang dibutuhkan oleh negara-negara kepulauan yang rentan.
Perubahan iklim menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi Tuvalu. Negara kepulauan di Pasifik tersebut melindungi wilayah fisik maupun identitasnya di tengah perubahan lingkungan akibat krisis iklim.
Teo mengatakan bahwa Tuvalu telah mereklamasi 15,3 hektare lahan yang ditinggikan dan bebas banjir di pulau ibu kota, Funafuti, melalui proyek adaptasi pesisir, dan saat ini sedang mereklamasi 10 hektare lahan tambahan. Hal itu merupakan penyesuaian yang signifikan.
Pada saat yang sama, Tuvalu memanfaatkan teknologi digital untuk mempertahankan kedaulatan, institusi, dan identitas nasionalnya, termasuk melalui inisiatif yang dirancang untuk melestarikan budaya dan warisan sejarahnya dalam bentuk digital.
Perdana Menteri menyambut baik Deklarasi Politik PBB tentang Kenaikan Permukaan Laut yang disahkan oleh negara-negara anggota, dan menyebutnya sebagai “pencapaian monumental yang menggembirakan” bagi negara yang selama ini berada di garis depan upaya mewujudkan kesepakatan tersebut.
Di antara berbagai komitmen dalam deklarasi itu, ia menyoroti pengakuan atas keberlanjutan status kenegaraan dan kedaulatan meskipun terjadi kenaikan permukaan laut, sifat permanen zona maritim dan hak-hak yang ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta perlindungan terhadap martabat, budaya, identitas, dan warisan masyarakat yang terdampak.
“Deklarasi ini menegaskan bahwa status kenegaraan Tuvalu tidak dapat dinegosiasikan, hak-hak maritim kami tidak dapat dihapuskan, dan rakyat kami tidak boleh dipaksa memilih antara tanah air dan masa depan mereka,” ujarnya.
Teo kembali memperingatkan bahwa dengan situasi di mana pelampauan sementara target suhu global 1,5°C kini tak terelakkan, transisi yang tertib dan berkeadilan untuk beralih dari bahan bakar fosil menjadi semakin mendesak.
Tuvalu menyerukan tindakan tegas untuk mengurangi emisi metana dan karbon dioksida, sembari mendukung inisiatif yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik, seperti Tassiriki Call for a Fossil Fuel Free Pacific atau Seruan Tassiriki untuk Pasifik Bebas Bahan Bakar Fosil dan Funafuti Call for Climate Justice and Climate Action atau Seruan Funafuti untuk Keadilan dan Aksi Iklim.
Perdana Menteri menyambut baik operasionalisasi Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund), serta menyerukan penyediaan pendanaan yang memadai, dapat diprediksi, dan tepat waktu—dalam bentuk hibah—untuk mendukung negara-negara yang telah terdampak perubahan iklim yang tak terelakkan.
“Dunia harus bertindak sekarang secara tegas, kolektif, dan mendesak demi melindungi masa depan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Perdana Menteri juga menempatkan samudra sebagai pusat pembangunan dan keamanan Tuvalu. Meskipun hanya memiliki wilayah daratan seluas 26 kilometer persegi, negara ini merupakan penjaga bagi wilayah samudra seluas sekitar 750.000 kilometer persegi.
“Tata kelola samudra bukan sekadar kebijakan lingkungan,” kata Teo. “Ini juga merupakan masalah keamanan ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan iklim.”
Mengingat dunia belum berada di jalur yang tepat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Teo mendesak percepatan tindakan terkait SDG 14 (Ekosistem Laut) serta peningkatan dukungan internasional bagi inisiatif pendanaan iklim dan ketahanan yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik.
Teo menegaskan bahwa negara terkecil sekalipun dapat memelopori upaya adaptasi, pengelolaan samudra, dan hukum internasional, dan mengingatkan bahwa “kepemimpinan nasional tidak dapat menggantikan tanggung jawab global.”