Jakarta – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) menyerukan kepada komunitas internasional dan pemerintah Indonesia agar secara bersama-sama dapat mengurangi kegiatan eksploitasi dan menjaga laut sesuai daya dukung dan kapasitasnya.
Saat ini, terdapat kecenderungan upaya pemanfaatan laut secara masif untuk kepentingan industri pembangunan.
Ketua umum ISKINDO M Zulficar Mochtar mengatakan, dunia internasional mesti konsisten mengimplementasikan target dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama indikator 14 terkait perlindungan laut.
“Banyak komitmen dan kesepatan internasional yang sudah dicapai terkait pengelolaan kelautan yang pelaksanaannya sedikit terlambat,” kata Zulficar, terkait dengan World Oceans Day (Hari Kelautan Sedunia) yang jatuh setiap tanggal 8 Juni.
Salah satunya, menurut Zulficar, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan menyalahi aturan (illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing) dan penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing) yang masih marak terjadi pada beberapa perairan internasional, termasuk di laut Indonesia.
Saat ini, ada sekitar 4.5 juta kapal ikan yg beroperasi di seluruh dunia. Namun pengelolaan perikanan dunia masih terkendala pada pencatatan hasil tangkapan.
“Dari sekitar 120 juta ton tangkapan ikan setiap tahun, diperkirakan sekitar 30 juta ton ikan ilegal dan tidak dilaporkan hilang setiap tahun,” ujar Zulficar.
Kebanyakan ikan tersebut berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masalah pencemaran sampah plastik di laut.
“Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk mengurangi sampah plastik di laut agar stigma bahwa Indonesia adalah penghasil sampah plastik nomor 2 dapat segera dihilangkan,” kata Zulficar.
Walaupun pemeringkatan tersebut masih mengandung perdebatan, tapi pemerintah sebaiknya perlu secara aktif meregulasi, mengkampanyekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut.
“Termasuk mengajak industri untuk mengurangi penggunaan bahan plastik dalam setiap produk yang dihasilkan,” katanya.
Berdasarkan kajian ISKINDO, status dan upaya pengelolaan konservasi laut oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan percepatan penetapan kawasan konservasi agar instrumen pengelolaan bisa efektif berlaku.
Konservasi laut kita masih paper base, sementara tingkat eksploitasi laut termasuk dalam kawasan konservasi terus terjadi karena instrumen pengelolaannya belum efektif berjalan.*