Darilaut (Marisa) – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi mengingatkan masalah banjir dan berbagai kerusakan lingkungan yang memerlukan penanganan dengan melakukan pencegahan maupun penegakan hukum.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pohuwato ke-20, Sabtu, 25 Februari 2023.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, didampingi Wakil Ketua DPRD Idris Kadji dan Nirwan Due, serta dihadiri anggota DPRD Pohuwato, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Wakil Bupati Suharsi Igirisa, dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Rapat juga dihadiri Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Noho, serta perwakilan kepala-kepala daerah di Provinsi Gorontalo dan Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Pohuwato. Turut hadir mantan bupati Syarif Mbuinga dan mantan Wakil Bupati Yusuf Giasi dan Amin Haras.
Kabupaten Pohuwato di usianya yang ke-20, kata Nasir, adalah sebuah daerah yang dibangun dengan spirit serta jerih parah para pendirinya yang mendedikasikan diri untuk membentuk daerah otonom, sehingga Pohuwato bisa memekarkan diri dari daerah induk, Kabupaten Boalemo.
Seiring dengan hal itu, Nasir pun memberikan apresiasi kepada para pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.
Pohuwato, daerah di bagian barat Gorontalo ini, menurut Nasir, telah melewati berbagai tantangan semenjak mekar pada tahun 2003, hingga menginjak usia yang ke-20 tahun.
Namun tantangan itu mampu dihadapi, bahkan menjadi peluang bagi Pohuwato menjadi daerah yang terus berkembang.
Apalagi pemerintahan Saipul Mbiunga dan Suharsi Igirisa yang ke-2 tahun ini, Pohuwato berhasil meraih penghargaan adipura ketiga, tahun 2022.
“Tidak hanya itu penurunan angka stunting dari 36,4% rilis terakhir menjadi 6,4% merupakan prestasi terbaik di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Nasir Giasi.
Di sisi lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan rilis data BPS, Kabupaten Pohuwato turun dari angka 18,8 % turun ke angka 17.87% sesuai dengan target visi- misi dan RPJMD yang telah disepakati bersama dengan DPRD serta prestasi-prestasi lainnya yang membanggakan masyarakat Kabupaten Pohuwato.
Meskipun demikian, Ketua DPRD mengingatkan pemerintahan Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa ihwal kekurangan yang harus diselesaikan, dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat, maju dan sejahtera.
“Yang menjadi isu utama di daerah ini antara lain, yang pertama masalah bencana banjir yang mengancam setiap saat datang hujan, yang perlu penanganan secara komprehensif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” kata Nasir.
Kedua, masih maraknya kerusakan lingkungan seperti perambakan hutan, hutan mangrove, daerah aliran sungai, illegal logging, illegal fishing, illegal maining.
Berbagai persoalan ini, kata Nasir, perlu penanganan secara preventif maupun melalui penegakan hukum secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masalah ketersediaan air bersih di beberapa kecamatan dan pelosok desa yang sampai hari ini perlu dicarikan solusi.
“Yang keempat masalah tuntutan masyarakat Pohuwato khususnya yang bergerak di bidang penambangan tradisional terhadap keberpihakan pemerintah daerah untuk mewujudkan kembali izin pertambangan rakyat (IPR), “ kata Nasir.
Kelima, masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan ditambah dengan pembatasan penerimaan dan pemberhentian tenaga honor daerah yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Serta masalah-masalah lainnya yang perlu penanganan serius dari pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato,” tandas Nasir Giasi. (yaz)