Jakarta – Sepanjang 2018, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) memfasilitasi “Energi Berkeadilan” terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) wilayah Timur Indonesia.
“Energi Berkeadilan” terus dijadikan pondasi pengelolaan sektor ESDM pada tahun 2018. Bahkan pembangunan infrastruktur ESDM menjadi titik berat penggunaan APBN di sektor ini. Hal ini untuk memberikan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program ini seperti BBM Satu Harga, pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk wilayah yang sama sekali belum mendapatkan akses listrik dan pembagian konverter kit BBM ke LPG untuk nelayan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga dan program-program pembangunan infrastruktur ESDM lainnya.
Mengawali tahun 2018, tonggak sejarah ditorehkan pada subsektor migas setelah Blok Mahakam yang menjadi salah satu blok migas terbesar di Indonesia dialihkelola oleh perusahaan nasional di bawah PT Pertamina (Persero). Momentum ini juga titik penting dalam peralihan skema Cost Recovery menjadi Gross Split.
Penyederhanaan regulasi besar-besaran dilakukan di awal tahun 2018, salah satunya dilakukan untuk menggenjot laju investasi dengan memangkas berbagai perijinan yang tidak diperlukan.
Dalam siaran pers, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, 54 persen anggaran Kementerian ESDM pada 2018 dibelanjakan untuk belanja publik fisik untuk program yang menyasar langsung kepada rakyat kecil.
Pelaksanaan anggaran Kementerian ESDM membaik secara kuantitas maupun kualitas. Belanja untuk infrastruktur atau publik fisik sebesar 54 persen atau sekitar Rp 3,6 triliun untuk program dan kegiatan yang diperlukan masyarakat.
“Seperti untuk jaringan gas kota, konversi minyak tanah ke LPG, konverter kit untuk nelayan kecil, Penerangan Jalan Umum (PJU), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk masyarakat di daerah pelosok, juga Sumur Bor untuk daerah yang sulit air,” kata papar Syahrial.
Anggaran yang pro-rakyat ini juga diikuti capaian realisasi penyerapan yang semakin membaik. “Dalam 10 tahun terakhir sejak 2009, baru kali ini penyerapan anggarannya telah mencapai diatas 87%, dari total anggaran Rp 6,6 triliun,” ujarnya.*