Jakarta – Dari 113 kapal perintis yang dimiliki Kementerian Perhubungan sebanyak 31 kapal yang dialokasikan untuk melayani masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah Indonesia bagian Timur, di Kepulauan Maluku ini.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko mengatakan, begitu pentingnya konektivitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara, pemerintah mengalokasikan 22 kapal perintis untuk provinsi Maluku dan 9 kapal perintis untuk provinsi Maluku Utara.
Dengan total 31 kapal yang dipangkalkan di Maluku dan Maluku Utara mendapatkan alokasi kapal perintis sebanyak 28 persen dari total seluruh wilayah di Indonesia.
Dengan demikian, terlihat jelas bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap akses konektivitas di wilayah Indonesia timur khususnya Maluku dan Maluku Utara.
“Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi yang sangat mendapatkan perhatian Pemerintah pusat di sektor transportasi laut melalui program Tol Laut dengan 31 kapal perintis, mengingat Provinsi Maluku dan Maluku Utara secara geografis merupakan daerah kepulauan,” kata Wisnu, Sabtu (22/6) pekan lalu.
Kondisi ini menjadikan provinsi Maluku menjadi provinsi yang memiliki paling banyak kapal angkutan laut perintis. Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk pengaturan pada masa docking kapal perintis, agar tidak sampai berdampak pada konektivitas dan krisis kebutuhan barang pokok dan penting.
Berbagai langkah akan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kapal perintis baik dengan cara mendatangkan kapal pengganti ataupun deviasi modifikasi rute kapal perintis.
Menurut Wisnu, terkait dengan adanya isu tidak adanya kapal perintis di Pulau Seram yang bisa mengangkut masyarakat untuk memanen hasil kebun di Pulau Teon, Nila dan Serua dikarenakan kapal-kapal perintis yang melayani selama ini harus docking untuk keselamatan pelayaran, pemerintah telah mengerahkan Kapal KM Sabuk Nusantara 71. Kapal ini diperbantukan melayani masyarakat di Pulau Seram mulai Rabu 26 Juni.
Wisnu mengatakan, sebanyak 5 kapal cadangan yang posisinya berada di wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah juga dikerahkan menuju wilayah Maluku untuk mengangkut dan melayani masyarakat di Pulau Seram tersebut.
Sementara pelayanan kapal perintis di wilayah lainnya di Maluku dan Maluku Utara tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasanya.
Ditjen Hubla, kata Wisnu, akan memastikan bahwa kapal perintis tetap hadir melayani masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bila ditemukan suatu waktu tidak ada kapal sama sekali di suatu daerah, apalagi sampai terjadi krisis bahan pokok, diimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkannya.
Laporan ini disampaikan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut setempat atau ke kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta.*