Darilaut – Sebanyak 4.567 penyelenggara pemilihan umum (pemilu) badan ad hoc mengalami sakit saat bertugas tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 jam 23.58 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 71 orang meninggal dunia.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mengatakan, KPU telah melakukan langkah-langkah antara lain, dilakukan screening kesehatan badan ad hoc, berkoordinasi dengan pemeritah pusat dan daerah terkait penyesuaian honor badan ad hoc dan jaminan Kesehatan. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta disediakan anggaran santunan bagi badan ad hoc yang terkena musibah.
Hasyim menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang concern dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada para penyelenggara pemilu dan badan ad hoc.
Dalam situasi ini juga KPU turut berdukacita mendalam, terutama kepada keluarga yang mendapatkan musibah dalam menjalankan tugas di Pemilu 2024, kata Hasyim, saat konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan terkait perkembangan kesehatan petugas penyelenggara pemilu di Gedung Adhyatma Kemenkes RI Jakarta, Senin (19/2).
Mengenai beban kerja, KPU juga mengikutsertakan 7 Anggota KPPS dalam bimtek, agar ada kesetaraan dan pemerataan pemahaman serta keterampilan dalam menyelenggaraan pemilu, kemudian mengadakan anggaran sewa alat scan/fotokopi untuk mengurangi beban kerja KPPS.
Berdasarkan monitoring KPU terhadap status atau situasi para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 jam 23.58 WIB, dalam catatan KPU, 71 orang meninggal dunia dan 4.567 orang sakit.
Hadir dalam konferensi pers Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Dari 7,9 juta petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang terdaftar, sebanyak 6,8 juta orang atau 86,4 persen telah mengikuti skrining kesehatan.
Kegiatan skrining kesehatan untuk mendeteksi penyakit dan telah berhasil menekan angka kematian petugas pemilu 2024.
Menurut Menkes Budi, sebanyak 6,8 juta petugas pemilu mengikuti kegiatan skrining kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,4 juta petugas dinyatakan sehat, sementara 400 ribu petugas lainnya tergolong berisiko tinggi.
“Risiko tingginya paling banyak hipertensi, ini banyak sekali, yang kedua jantung. Dua ini yang paling besar,” ujar Menkes Budi.
Menurut Budi, pemerintah telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, untuk mengurangi angka petugas pemilu meninggal dunia pada Pemilu 2024. Upayanya, yakni dengan melakukan penyaringan (screening) kesehatan terhadap para petugas.
Sementara itu, hingga Senin (19/2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat 1.322 jajaran pengawas yang mendapatkan penanganan terkait kesehatan.
Rinciannya, terdapat 27 orang meninggal dunia, 71 orang kecelakaan, 147 rawat inap dan 1.077 orang rawat jalan.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengatakan, 13 pengawas meninggal dunia pada rentang waktu 14-19 Februari 2024. Rentang waktu tersebut merupakan hari H pencoblosan dan perhitungan perolehan suara.
“13 orang (meninggal) dari 14-19 Februari 2024,” kata Herwyn saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (19/2), “14 orang lainnya meninggal di 2023 sebanyak tujuh orang dan tujuh orang pada rentang waktu 1 Januari-13 Februari 2024.”