Jakarta – Peneliti senior yang juga Wakil Ketua DPW Iskindo Bangka Belitung (Babel) Dr Sudirman Adibrata, mengatakan tantangan bagi Kepulauan Babel saat ini adalah sebagai daerah pertambangan yang belum ada kepastian tata ruang laut. Bagaimana pengelolaan laut tanpa adanya dasar penataan.
“Bagaimana pula rencana zonasi ini seandainya penentuan dan penggalian rencana zonasi tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan aspek-aspek lingkungan dengan kajian secara periodik,” kata ahli kerapu sunu ini, dalam acara Rapat Kerja Daerah DPW Iskindo Babel, Kamis (20/6).
Menurut Sudirman, kawasan P3K merupakan daerah yang kaya akan ekosistem. Kawasan ini perlu ditingkatkan dari hanya potensi menjadi kawasan budidaya laut, perikanan tangkap, garam, energi terbaharukan, sumber bahan farmasi dan bioteknologi. Saat ini, yang baru termanfaatkan dari pelayaran dan pertambangan, sedangkan pemanfaatan budidaya hanya 1 persen dari total potensinya.
Sudirman mengatakan, implementasi Kepmen tahun 2017 di mana Komnas Carsiskan menampilkan WPP hanya merepresentasikan status ikan per kawasan. BRKP menampilkan data ikan pelagis per kawasan.
Hal ini tidak merepresentasikan kondisi riil tentang status stok ikan daerah walaupun kemungkinan datanya dari daerah karena Ini menyangkut kebijakan nasional. Untuk itu, perlu mengetahui kondisi stok ikan apakah sudah over fishing atau bagaimana.
Menurut Sudirman, walaupun pernah terjadi perbedaan informasi antara pusat dan daerah seperti di Aceh. Tetapi apabila metodenya sama kemungkinan perbedaan tidak terlalu jauh.
Untuk itu, kelemahan data di sektor ini perlu masukan dan solusi agar ini dapat ditingkatkan kualitas datanya sehingga datanya lebih bernilai. Sehingga kebijakan yang diambil juga lebih berkualitas. “Kalo kita mengandalkan data yang sudah usang bagaimana kualitas kebijakannya” ujarnya.
Kepala Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Misdi Sucipto M.EcDev mengatakan, upaya penegakan hukum di sektor kelautan masih bersifat persuasif dan terus menerus dilakukan. Ini dikarenakan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat masih rendah. Tupoksi yang dibebankan dalam Satuannya masih dilakukan by report.
Artinya, menurut Misdi, ketika ada permintaan dari kapal untuk pengecekan atau nelayan datang untuk mengurus legalitas kapal perikanannya baru dilayani.
Sektor pelayanan masih lemah dikarenakan terbatasnya personel. Sedangkan cakupan tugasnya satu Pulau Bangka. Hal ini terjadi juga pada kesyahbandaran.
Akibat kelemahan, kata Misdi, berdampak kepada terjadinya IUU Fishing (illegal, unreported, and unregulated fishing). Hanya kapal-kapal yang berukuran 30 GT saja yang mengurus legalitas operasinya SLO (Surat Laik Operasi), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar.
Walaupun kapal-kapal memiliki BPKP (Buku Pemilik Kapal Perikanan) yang diperbaharui setiap tahunnya melalui Dinas Perhubungan Laut, baik itu PAS Kecil dan PAS Besar. Masih banyak kapal-kapal kecil yang di bawah 10 GT yang belum melegalkan usaha kapalnya. “Namun, apa daya tenaga kita juga terbatas” ujarnya.
Untuk itu, PSDKP sangat mengharapkan agar Iskindo dapat bekerja bersama-sama, membantu dan menjadi mitra satuan pengawas dalam menjembatani kesenjangan ini. Melakukan sosialisasi, edukasi dan menjadi mitra nelayan di Kepulauan Bangka Belitung.
Kasus-kasus besar boleh dikatakan minim di Kepulauan Bangka Belitung. Justru yang banyak itu yang skala kecil, misalnya nelayan tidak laporan dan tidak mau melapor. Namun, kalau dibiarkan terjadinya dapat secara massif dan berdampak besar.
“Syarat-syarat ekspor diantaranya ikan-ikan tersebut harus memenuhi aspek legal, aturan dan terlapornya. Untuk itulah komunikasi dua arah ini harus berjalan,” katanya.
MPO DPW Iskindo Babel Alfino Nedi MSi mengatakan, Iskindo Babel dapat menciptakan strategi baru dalam upaya penyelamatan dan perlindungan penyu di Babel. Saat ini upaya perlindungannya masih amat minim dan masih sangat kurang.
Apalagi kelestarian penyu di Babel terancam dengan eksploitasi telur secara ilegal. Banyak tukik-tukik diperdagangkan. Bahkan kalau perlu Iskindo melakukan suatu rekayasa lingkungan agar kelestarian penyu dapat terjaga.
Dalam Diskusi kelautan ini Iskindo mengungkap lemahnya data di sektor Kelautan Perikanan. Belum ada data yang riil hasil tangkapan, jenis alat tangkap dan ukuran kapal tangkap, serta daerah operasinya di tingkat kabupaten.
Data yang ada saat ini dari produksinya saja secara global di PPI yang tidak mewakili data kabupaten. Melalui sistem informasi pelabuhan yang up date dan link ke pusat. Cuma itu terbatas dari produksi dan jenisnya saja.
Kemungkinan basis data yang digunakan saat ini 3 sampai 4 tahun ke belakang. Tentu ini tidak dapat dibebankan kepada penyuluh yang sudah membawa tugas yang amat banyak sebagai ujung tombak dinas dalam memotivasi nelayan dan untuk masalah data ini perlu solusi.
DPW Iskindo Babel sebagai Organisasi Profesi mengusulkan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan. Untuk pemanfaatan laut sebagai jati diri daerah Kepulauan, daerah maritim. Misalnya komponen Bathymetri yang menggambarkan bentang permukaan dasar laut. Dapat mempresentasikan suatu kawasan yang kaya ikan dan miskin ikan.
Untuk wilayah dasar laut khususnya yang berada di zonasi di bawah 2 bahkan 4 mil sudah mengalami berbagai dinamika akibat proses pertambangan yang masif. Data bathymetri ini tidak hanya berguna dalam aktivitas pelayaran maupun kepentingan militer, namun perlu dikaji sebagai suatu ekosistem yang yang dapat merepresentasikan kesuburan kawasan.
Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dengan sistem informasi geografis yang dapat menampilkan sebaran khlorofil sebagai awal rantai makanan. Sehingga dapat menjadi salah satu acuan potensi keberadaan ikan.
Data ini apabila terus diperbaharui dan divalidasi dapat menjadi semakin berkualitas dan dapat menjadi acuan nelayan untuk menangkap ikan. Bukan mencari ikan sebagaimana terjadi selama ini. Akibatnya terjadi Inefesiensi dalam pengelolaan usaha perikanan tangkap.
Iskindo juga mendorong perlunya kajian-kajian spasial temporal daerah-daerah peneluran ikan atau spawning ground sebagai daerah-daerah mungkin kelihatan miskin ikan namun perlu perlindungan karena amat rentan dengan perubahan lingkungan.
Daerah perlindungan kawasan baru yang dapat memformulasi ekologi, ekonomi juga edukasi. Pulau Belitung sekarang ini menjadi destinasi wisata di mana lautnya zero tambang. Ekonomi berputar di daerah dan banyak masyarakat dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung pariwisata.
Untuk itu, dalam strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang ditawarkan Iskindo perlu memperkuat peran kelembagaan. Sehingga wacana daerah maritim atau sebagai daerah bahari yang mandiri tidak hanya milik satu sektor saja.
Namun juga melibatkan banyak sektor dan milik bersama masyarakat Babel. Sinergitas dan harmonisasi antara pusat dan daerah merupakan salah satu kunci kesuksesan kejayaan negara bahari.*