Darilaut – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan penandatanganan kontrak kerjasama survei Landas Kontinen Indonesia (LKI) di perairan barat Sumatera, Selasa (11/8).
Perairan barat Sumatera termasuk salah satu pengelolaan Landas Kontinen Extension (LKE) selain utara Papua dan selatan Sumba, serta barat Aceh.
Kerjasama ini melalui Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) BPPT dan dan Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) BIG.
Kepala BPPT Hammam Riza melalui aplikasi zoom menyambut baik kerjasama ini dan memberikan dukungan penuh. Dukungan yang sama dilakukan untuk Kementerian/Lembaga lain seperti BMKG, KKP, KNKT, BASARNAS, Kemendikbud, Kemenkomarvest dan lainnya.
Selain itu, industri nasional seperti PT Telkom Infra, PT CMS, PT EGS Indonesia, PT PADI, PT PAGEO, PT Elnusa dan lainnya. Dukungan tersebut melalui pemanfaatan inovasi dan layanan teknologi survei kelautan yang secara teknis dilaksanakan oleh BTSK BPPT.
Sebelumnya, pada 10 April 2019, kepala BPPT Hammam Riza dan kepala BIG Hasanuddin menghadiri acara Pelepasan KR Baruna Jaya I di Tanjung Priok dalam rangka melaksanakan survei Landas Kontinen Indonesia (LKI) di wilayah Utara Papua. Hasil kerjasama tersebut telah disubmit ke PBB di New York, USA oleh Tim Kerja Nasional LKI yang dipimpin Kemenkomarves RI.
Hasil dari kegiatan ini yang merupakan kerjasama antara Kementerian/Lembaga mempunyai kontribusi secara nasional terutama didalam menambah luas kedaulatan perairan Indonesia, yaitu Landas Kontinen Ekstension (LKE) di Samudera Pasifik maupun di Samudera Hindia.
Menurut Hammam, keberhasilan survei Landas Kontinen Indonesia tahun lalu maupun tahun ini dan tahun-tahun mendatang karena kerjasama yang baik di antara Kementerian/Lembaga terkait. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BIG, BPPT.
Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin mengatakan, wilayah laut di Indonesia harus dikelola secara gotong royong dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu dari pengelolaan maritim ini adalah hak untuk mengklaim Landas Kontinen Extension di barat Sumatera, utara Papua dan selatan Sumba, serta barat Aceh.
Menurut Hasanuddin, tahun lalu BIG dan BPPT telah melakukan survei bersama dan melakukan submisi di Utara Papua. Tahun ini diharapkan kembali untuk melalukan survei multibeam di sebelah barat Sumatera untuk memperkuat submisi ke UN-CLCS (United Nation Commission on the Limits of the Continental Shelf).
Dengan kerja sama antar lembaga negara diharapkan dapat terus terjalin dengan harmonis sebagai wujud sikap nasionalisme dan cinta tanah air kepada NKRI, guna membangun Indonesia yang lebih maju dan mandiri terutama membangun kejayaan Indonesia dari sektor maritim.*