Darilaut – Politik dinasti di Indonesia menempatkan kekuasaan layaknya warisan keluarga. Kedinastian dalam politik pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 melonjak drastis menjadi 650 keluarga.
Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas fenomena politik dinasti di Indonesia yang telah memasuki babak baru, dalam seminar “Demokrasi dalam Cengkeraman Dinasti”, di Jakarta, pada Kamis (27/8).
Koordinator Klaster Riset Ekonomi Politik & Isu-Isu Strategis (EPIS) Yogi Setya Permana mengatakan bahwa topik ini semakin relevan seiring meluasnya praktik pewarisan kekuasaan berbasis keluarga di berbagai tingkat pemerintahan.
“Demokrasi kita sedang menghadapi tantangan serius, ketika kekuasaan mulai diperlakukan layaknya warisan keluarga,” ujarnya.
Yogi juga menyampaikan bahwa Klaster EPIS BRIN saat ini tengah mengerjakan riset strategis lainnya, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek food estate di Papua, hingga transisi energi.
Semua riset ini dapat berkontribusi langsung pada pengambilan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, kata Yogi.
Yoes C. Kenawas dari Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Katolik Atma Jaya, menjelaskan tentang Indonesia Dynasty Tracker Dataset. Dengan sudut pandang politik dinasti dalam Pilkada 2024 di Indonesia, sebuah basis data akademik pertama di Indonesia yang secara sistematis memetakan tren politik dinasti.
“Jika pada periode 2015–2020 tercatat sekitar 202 keluarga dinasti, maka di Pilkada 2024 jumlah itu melonjak drastis menjadi sekitar 650 keluarga,” kata Yoes.
Dalam riset yang dilakukan bersama Amalinda Savirani, seorang profesor dari PolGov UGM ini, mereka menelusuri lebih dari 3.100 kandidat secara individual.
Dataset ini menyajikan berbagai variabel seperti jenis kelamin, latar pendidikan, status jabatan, hingga afiliasi partai dan hubungan kekerabatan.
Semua data ini tersedia secara terbuka di situs dinastipolitik.id, dengan fitur interaktif seperti pencarian kandidat dinasti berdasarkan wilayah dan jaringan kekerabatan.
Menurut Yoes, politik dinasti kini telah menjadi fitur tetap lanskap politik Indonesia, bahkan merambah ke tingkat nasional.
“Tahun 2024 mencatat sejarah, terjadi suksesi dinasti secara langsung di tingkat nasional. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya sambil merujuk pada dinamika pemilihan presiden terbaru.
Beberapa temuan yang mengejutkan, seperti di Sulawesi Selatan, misalnya, dari 8 kandidat kepala dan wakil kepala daerah yang bertarung, tujuh di antaranya berasal dari dinasti politik. Hal ini menegaskan bahwa dinasti bukan lagi gejala lokal, melainkan fenomena sistemik.
“Salah satu masalah terbesar adalah tidak adanya regulasi pembatasan dinasti. Dulu pernah diatur dalam UU Pilkada, tapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” kata Yoes.
Partai politik juga dinilai turut memperkuat fenomena ini, “Kandidat dari dinasti biasanya sudah punya tiga modal utama, yaitu popularitas, elektabilitas, dan isi tas,” ujarnya.
Tak jarang, pemilih sendiri bersikap permisif, bahkan mendukung kandidat dinasti karena pesimisme terhadap munculnya pemimpin alternatif.
Dari 40% wilayah dikuasai dinasti, hanya 40% yang menang atau dari 659 kandidat dinasti, hanya 263 yang berhasil menang.
Namun, menurut Yoes, angka kekalahan ini tak bisa dijadikan bukti bahwa sistem politik terbuka. Yang perlu dilihat adalah siapa yang diberi akses untuk maju sejak awal, ”banyak calon potensial tersingkir sebelum kontestasi dimulai,” ujarnya.
Lebih jauh, Yoes menyoroti perlunya riset lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial.
Seperti halnya, apakah dinasti politik mempercepat atau menghambat pembangunan? apakah mereka cenderung muncul di daerah miskin? dan bagaimana hubungan dinasti dengan tata kelola yang bersih?
Peneliti BRIN, Kurniawati Hastuti Dewi, membahas aspek gender dalam politik dinasti. Menurut Kurniawati, risetnya tentang catatan pemantik diskusi demokrasi dalam cengkeraman dinasti.
Kurniawati mengajak peserta melihat sisi lain dari fenomena ini. Dalam penelitiannya sejak era Pilkada berlangsung, Kurniawati menemukan bahwa semakin banyak perempuan kepala daerah yang berasal dari keluarga dinasti, terutama sebagai istri atau anak pejabat sebelumnya.
“Ini bukan sekadar soal keterwakilan gender, tapi bagaimana sistem kekuasaan tetap berpusat pada jaringan keluarga,” ujar Kurniawati biasa disapa Nia.
Menurut Kurniawati, ikatan keluarga memberi akses politik bagi perempuan yang tidak punya sumber daya ekonomi dan jaringan politik.
Namun, ini menjadi pedang bermata dua. “Banyak yang mengira saya menormalisasi politik dinasti, padahal saya hanya ingin kita jujur terhadap realitas ini,” ujarnya.
Seminar ini menjadi wadah refleksi penting atas arah demokrasi Indonesia ke depan, baik dari sisi data empiris maupun pengalaman di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, forum menyepakati bahwa politik dinasti adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi bersama.