Darilaut – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan pakta keadilan iklim di tengah pertemuan para pemimpin yang menghadiri Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) yang berlangsung di Kota Antalya pesisir Mediterania, Turki.
Konferensi Iklim PBB dihadiri lebih dari 90.000 orang dan hampir 200 negara. Suasana di lokasi konferensi COP31 di Antalya tampak sangat ramai.
Melansir UN News, mereka yang datang sebelum fajar disambut oleh pemandangan matahari terbit yang spektakuler. Kemudian, pada upacara pembukaan, suguhan tarian tradisional Turki, pertunjukan penuh warna, tayangan video, hingga lagu tema COP31 menciptakan suasana yang terasa jauh lebih meriah daripada biasanya untuk sebuah pertemuan yang membahas salah satu krisis paling mendesak di dunia.
Namun, pesan yang paling berkesan hari ini datang dari Sekretaris Jenderal PBB. Ia menuding pihak-pihak pencemar lingkungan sengaja menunda tindakan, seraya kembali memperingatkan bahwa krisis iklim berkembang lebih cepat daripada upaya global untuk mengendalikannya.
Sekretaris Jenderal PBB menyerukan kesepakatan keadilan iklim global yang baru pada COP31, Rabu (11/11). Ia mendesak pemerintah berbagai negara untuk mengenakan pajak kepada perusahaan bahan bakar fosil guna membantu negara-negara yang menanggung beban terberat dari krisis yang sebenarnya bukan disebabkan oleh mereka.
Seruan ini disampaikan saat para pemimpin dunia berkumpul di Antalya di tengah persoalan yang belum terselesaikan mengenai pendanaan iklim dan masa depan bahan bakar fosil.
“Planet kita semakin panas. Waktu terus berjalan. Ini adalah saatnya untuk bertindak atau kita akan terpanggang,” ujar Guterres.
Ia mengingatkan para pemimpin dunia bahwa meskipun rencana nasional yang ada saat ini dilaksanakan sepenuhnya, suhu planet ini tetap akan meningkat lebih dari 2,5°C pada akhir abad ini.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa melampaui ambang batas kenaikan suhu 1,5°C bukan berarti harus menyerah.
“Sains tidak menyuruh kita untuk menyerah. Sains justru meminta kita untuk berjuang lebih keras,” tegas pemimpin PBB tersebut, seraya menekankan bahwa setiap fraksi derajat kenaikan suhu yang berhasil dicegah sangatlah berarti. Kesepakatan baru untuk keadilan iklim
Dengan latar belakang tersebut, Sekretaris Jenderal mengusulkan sebuah ‘kesepakatan keadilan iklim’ (climate justice compact) untuk membantu negara-negara berkembang beralih dari bahan bakar fosil, sekaligus melindungi pihak-pihak yang telah menderita akibat perubahan iklim.
“Kita tidak bisa menuntut negara-negara untuk mengubah perekonomian mereka sementara kita tidak menyediakan sarana yang diperlukan untuk melakukannya,” ujarnya.
Kesepakatan yang diusulkan ini bertumpu pada empat prioritas:
• Mempercepat transisi meninggalkan bahan bakar fosil melalui rencana nasional yang melindungi pekerja dan masyarakat, sembari memperluas penggunaan energi terbarukan.
• Melindungi kelompok rentan dengan sistem peringatan dini, langkah-langkah adaptasi yang lebih kuat, serta dukungan yang lebih cepat setelah terjadi bencana iklim.
• Menyediakan pendanaan iklim yang terjangkau, dengan negara-negara kaya memenuhi komitmen mereka dan meningkatkan investasi bagi negara-negara berkembang.
• Memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi hambatan perdagangan, kesenjangan teknologi, dan persaingan geopolitik.
Selain pidato dari para pemimpin, para negosiator terus bergulat dengan sejumlah isu utama yang belum terselesaikan:
• Pendanaan iklim: Negara-negara berkembang mendesak adanya pendanaan yang lebih dapat diprediksi, seraya memperingatkan adanya kekurangan dukungan untuk upaya adaptasi dan aksi iklim.
• Kerugian dan kerusakan (loss and damage): Permintaan bantuan dari Nepal pasca-runtuhnya gletser memicu pertanyaan mengenai seberapa cepat dana darurat dapat disalurkan ke negara-negara yang terdampak.
• Pengurangan emisi: Belum ada kesepakatan antarnegara mengenai berapa lama program PBB untuk mempercepat pengurangan emisi harus berlangsung dan bagaimana program tersebut dijalankan.
• Transisi yang adil (just transition): Para negosiator membahas mekanisme baru untuk membantu negara-negara beralih ke ekonomi yang lebih bersih, sembari tetap melindungi para pekerja dan masyarakat.