Darilaut – Indonesia memiliki 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir ini mencakup sungai-sungai induk dengan luas mencapai 1,4 juta hektar.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko mengatakan, banjir merupakan salah satu bencana rutin yang selalu melanda berbagai daerah di tanah air. Dampaknya sangat berat bagi masyarakat.
Terlebih di era pandemi ini, banjir akan memperburuk keadaan. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2.
Saat membuka webinar regional “Banjir Di Masa Covid 19: Kesiapsiagaan, Mitigasi Dan Pengelolaan Bencana“, Rabu (9/9), Handoko mengatakan, LIPI berupaya mengembangkan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Melalui riset multidisiplin, LIPI berusaha memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah banjir.
“LIPI membuka peluang kolaborasi riset, pemanfaatan fasilitasi riset bersama dan berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya terkait dari seluruh sisi dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ini,” kata Handoko seperti dikutip dari Lipi.go.id.
Menurut Direktur Perencanaan dan Evaluasi Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M. Saparis Sudaryanto, perlunya mengenali kembali karakter alam di Indonesia.
Saat ini, semakin banyak banjir bandang dijumpai daerah hulu. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan lahan akibat ketidakpedulian perilaku manusia terhadap lingkungan.
Saparis mengatakan, sedikit saja deviasi terjadi, alam akan mencari kestabilan baru dan terjadilah bencana. Untuk itu KLHK sangat memperhatikan aspek alam dan perilaku manusia dalam program penanggulangan bencana banjir.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazaly Akman mengatakan, PUPR terus meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini banjir dengan BMKG.
Dengan akurasi perkiraan cuaca yang relatif akurat untuk meningkatkan pemantauan kapasitas air, termasuk memperkuat analisis big data yang lengkap penganggulan bencana.
Menurut Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre for Ecohydrology – UNESCO Category II Centre (APCE – UNESCO C2C), Ignasius Dwi Atmana Sutapa, beberapa faktor utama penyebab terjadinya banjir, yaitu curah hujan tinggi akibat perubahan iklim dan berkurangnya daerah tangkapan air. Selain itu, perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.
Tak hanya itu berbagai kendala juga dihadapi untuk menangani permasalahan bencana banjir di antaranya, kebijakan desentralisasi, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan.
“Rendahnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam upaya menangani permasalahan banjir juga menjadi penyebab sulitnya mengatasi problem tersebut. Jika banjir terjadi saat pandemi persoalan akan makin kompleks baik terkait jarak fisik akan lebih sulit dilakukan dan kekurangan air bersih,” ujar Ignas.*