”Indikator keberhasilan KNMP tidak cukup hanya pada volume atau nilai transaksi, tetapi harus mencakup keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Dengan memasukkan indikator ekologi sejak awal, pemerintah dapat mencegah dampak negatif yang sering muncul setelah proyek berakhir.
Munirah menjelaskan perlunya pemerintah segera menyusun prosedur pembagian kewenangan yang legal dan komersial antara pengelola KNMP dan lembaga lokal di desa/kelurahan, mengamankan kontrak pembeli sebelum fasilitas beroperasi, serta menyiapkan dana pasca proyek untuk teknisi, suku cadang, dan pelatihan manajer fasilitas.
Selain itu, Munirah menyarankan agar pemerintah merilis dashboard publik secara berkala yang memuat nilai kontrak, progres fisik, pemakaian fasilitas, dan keluhan warga.
”Indikator ekologi seperti zona larang tangkap, musim penangkapan, dan pengawasan harus dimasukkan ke dalam kinerja proyek agar masyarakat bisa memantau dampak program secara transparan,” kata Munirah.
Jika dijalankan konsisten, kata Munirah, dapat mengubah KNMP dari proyek pembangunan semata menjadi tonggak penguatan ekonomi biru di desa dan kelurahan pesisir.
Keberhasilan bukan hanya terletak pada berdirinya bangunan, ”melainkan pada terwujudnya sistem yang bekerja bagi nelayan dan lingkungannya,” ujarnya.
