Darilaut – Kurang dari separuh target nasional yang ditetapkan untuk melindungi tumbuhan, hewan, dan ekosistem dunia berada di jalur yang tepat. Dunia masih terjebak dalam tiga krisis yang saling berkaitan: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Demikian peringatan PBB dalam sebuah laporan terbaru, beberapa hari sebelum berbagai negara berkumpul di Yerevan, Armenia, untuk menghadiri konferensi keanekaragaman hayati COP17.
Kesepakatan penting yang dicapai di Montreal pada tahun 2022—Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal—menetapkan visi untuk “hidup selaras dengan alam” pada tahun 2050, dengan tindakan mendesak yang harus dilakukan paling lambat tahun 2030.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa dunia tertinggal dalam upaya ini.
“Keanekaragaman hayati menopang kehidupan di Bumi,” tulis Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam laporan tersebut.
“Menjaga keanekaragaman hayati sangat penting bagi kesehatan planet kita, ketahanan ekonomi kita, dan kesejahteraan seluruh umat manusia.”
Melansir UN News salah satu tujuan utama dari kesepakatan tersebut adalah melindungi setidaknya 30 persen daratan, perairan darat, wilayah pesisir, dan lautan di dunia pada tahun 2030.
Namun, laporan tersebut menemukan bahwa meskipun komitmen saat ini dipenuhi, hanya 26 persen daratan dan 12 persen lautan yang akan terlindungi pada tenggat waktu tersebut.
Kemajuan juga masih lambat dalam hal pendanaan, keterampilan, kerja sama, dan data, serta dalam penyediaan insentif ekonomi yang memberikan imbalan bagi upaya perlindungan alam, alih-alih perusakan alam.
“Kabar buruk ini berarti perang terhadap alam belum berakhir,” ujar Guterres saat peluncuran laporan tersebut di Yerevan.
Meski demikian, terdapat sejumlah kemajuan sejak tahun 2022.
Hampir 90 persen negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati telah menetapkan target nasional, dan lebih dari separuhnya telah menyusun rencana sendiri untuk mencapainya.
Lebih dari 70 persen negara telah mengukur dan melaporkan hasil capaian mereka. Masyarakat adat, komunitas lokal, otoritas regional dan kota, lembaga amal, serta dunia usaha telah menyampaikan sekitar 5.000 komitmen—meskipun laporan tersebut memperingatkan adanya kesenjangan serius antara ambisi dan tindakan nyata.
Laporan tersebut menyatakan bahwa untuk menutup kesenjangan itu, negara-negara berkembang memerlukan dukungan dana dan keahlian dalam skala yang jauh lebih besar.
Pemerintah perlu menghapus subsidi yang merusak alam, memperkuat perlindungan sosial, mengalihkan anggaran untuk upaya pelestarian alam, serta bekerja sama dengan sektor swasta dalam menyusun aturan pengungkapan informasi yang tegas.
Koordinasi yang lebih baik juga diperlukan di antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, kaum muda, perempuan, dan masyarakat adat guna memperkuat akuntabilitas, penegakan aturan, serta kerja sama.
“Keanekaragaman hayati harus menjadi bagian dari setiap keputusan yang diambil—baik dalam kebijakan, regulasi, maupun anggaran,” ujar Guterres.
“Alam tidak akan bisa berkembang hanya dengan niat baik semata.”