Darilaut – Sidang Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) yang ke-35 di UNESCO, Paris, Prancis menyetujui beberapa penamaan fitur bawah laut usulan Indonesia yang salah satunya adalah Gunung Laut “Gapuro Sagoro”.
Sidang SCUFN ini dipimpin oleh Dr. Hyun Chul Han dari The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dan Dr. Ohara dari International Hydrographic Organisation, beserta 10 anggota dewan yang merupakan perwakilan dari IOC dan IHO.
Pada sidang SCUFN ke-35 (2022) di Paris, Indonesia mengajukan proposal nama fitur bawah laut sejumlah 10 nama fitur bawah laut di perairan Laut Halmahera dan Laut Banda.
Selain Indonesia, terdapat beberapa negara yang juga melakukan submisi penamaaan fitur bawah laut seperti: Amerika Serikat, Filipina, Jerman, Korea Selatan, China, Selandia Baru, Vietnam, Malaysia, Jepang, dan Brazil.
“Gapuro Sagoro” merupakan fitur bawah laut yang cukup menonjol dengan dimensi yang sangat besar yang ditemukan pada saat kegiatan Ekspedisi Jalacitra-I 2021 (Aurora) dan telah di kategorikan sebagai Gunung Laut atau Seamount oleh Sidang, sesuai dengan Publikasi IHO B-6 Standardization of Undersea Feature Names.
Sehingga, secara resmi Gunung Laut Gapuro Sagoro merupakan nama pertama fitur bawah laut di Indonesia yang telah dimasukkan dalam gazeteer internasional.
Nama Gapuro Sagoro diambil dari serapan bahasa Jawa Kuno yaitu “Gapura dan Sagoro”. Gapuro merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno “Gapura” yang dilafalkan dengan “Gapuro” yang berarti pintu gerbang.
“Sagara” dilafalkan dengan “Sagoro” yang berarti laut atau Samudra, dan dalam bahasa Indonesia disebut Sagoro berarti “Laut”.
Gapuro Sagoro memiliki makna sebagai pintu gerbang arus dunia yang dikenal sebagai Great Ocean Conveyor Belt atau Arus Lintas Indonesia yang memasuki perairan Indonesia dari bagian Timur Laut melalui sebelah Timur Pulau Halmahera di mana lokasi Gapuro Sagoro berada.
Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), mengirimkan delegasinya untuk mengikuti pertemuan (SCUFN) yang ke-35 di UNESCO, Paris.
Pushidrosal merupakan representasi Pemerintah RI di kancah Internasional dalam bidang hidrografi.
Pertemuan tanggal 14 hingga 18 Maret 2022 diselenggarakan untuk penetapan nama fitur bawah laut yang diajukan oleh Indonesia dari hasil Ekspedisi Jalacitra-I Aurora Tahun 2021.
Pembakuan nama akan dimasukkan dalam database UNESCO agar fitur tersebut memiliki nama resmi yang diakui dunia, dan tercatat merupakan sumber daya geografis milik bangsa Indonesia.
Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat mengatakan pengajuan pembakuan nama fitur bawah laut ini merupakan yang pertama kalinya oleh Indonesia di mana Pushidrosal merupakan focal-point yang terkait dengan hidrografi di lembaga internasional dalam hal ini International Hydrographic Organization (IHO).
Lembaga internasional yang menangani penamaan fitur dasar laut adalah Sub-Komite GEBCO (General Bathymetric Chart of The Ocean) untuk Nama-nama Fitur Bawah Laut yaitu SCUFN di bawah kooordinasi IHO dan Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO.
SCUFN dibentuk pada tahun 1974 untuk melaksanakan standarisasi nama-nama fitur bawah laut, yang ditampilkan pada semua peta laut atau publikasi lainnya yang terkait di seluruh dunia.
Hal tersebut timbul atas dasar kebutuhan untuk menyeragamkan metode penamaan fitur bawah laut.
Sidang SCUFN yang ke-35 diikuti 15 negara anggota IHO, Sekretariat IHO dan IOC-UNESCO serta para ahli dari seluruh dunia.